Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan pentingnya ketepatan data desil sebagai dasar pemerintah dalam memastikan program bantuan dan intervensi sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Ayep mengatakan, pemutakhiran data desil saat ini terus dilakukan di sejumlah kelurahan. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat untuk selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam penetapan desil masyarakat.
“Kita tidak bisa memindahkan desil-desil ini karena yang menentukan adalah Kementerian Sosial pusat. Kita hanya memberikan data. Tapi datanya harus akurat,” tegas Ayep Zaki.
Ia mencontohkan, jangan sampai terjadi kesalahan klasifikasi seperti masyarakat yang seharusnya berada pada desil tertentu justru tercatat pada desil lainnya.
Karena itu, pemerintah melakukan pemutakhiran secara langsung. Dari hasil sementara, terdapat sejumlah kelurahan yang telah menyelesaikan proses tersebut dengan perubahan data lebih dari 100 warga per kelurahan.
“Ada yang 140, 150 yang berubah. Ini penting sekali karena benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan data sosial, Ayep Zaki juga menyoroti dua persoalan yang dinilai krusial, yakni pengangguran dan pendidikan. Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama unsur DPRD Kota Sukabumi.
Untuk bidang pendidikan, pemerintah diarahkan menyelesaikan persoalan warga yang belum memiliki ijazah maupun yang pendidikan terakhirnya masih tingkat SD dan SMP.
Program Paket A, B dan C menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melanjutkan pendidikan.
“Yang tidak punya ijazah, ijazah SD dan SMP, ini diselesaikan. Paket A, B dan C kita bereskan,” katanya.
Ayep juga menegaskan tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah tanpa mendapat penanganan.
Menurutnya, pemerintah melalui perangkat daerah terkait harus mampu mendeteksi dan menyelesaikan persoalan tersebut sejak awal.
Sementara untuk mengurangi angka pengangguran, Pemkot Sukabumi menyiapkan anggaran dalam perubahan tahun ini untuk program pekerja migran dengan sasaran sekitar 100 orang.
Ia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti program tersebut sesuai persyaratan yang ditetapkan.
“Tahun ini dalam perubahan ada anggaran untuk pekerja migran sampai 100 orang. Pesertanya bebas siapa saja, silakan daftarkan,” ujarnya.
Ayep Zaki mengatakan, program penanganan pengangguran juga akan dilanjutkan pada 2027.
Anggaran ketenagakerjaan nantinya diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memiliki ukuran yang jelas terhadap jumlah masyarakat yang berhasil memperoleh pekerjaan.
“Anggaran Disnaker ini harus jelas, misalnya anggarannya sekian miliar, harus berapa orang yang bekerja, baik bekerja sebagai pekerja migran maupun domestik,” jelasnya.
Ia juga menilai kesempatan kerja sebagai pekerja migran dapat menjadi salah satu pilihan karena berpotensi memberikan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus membuka peluang perputaran ekonomi.
Di sisi lain, Ayep Zaki mengingatkan jajaran pejabat eselon II agar menunjukkan kinerja nyata setelah mendapatkan amanah jabatan.
Ia meminta tidak ada pejabat yang hanya menduduki jabatan tanpa menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal.
“Harus kerja semangat semua. Perlihatkan kerja. Jangan sampai disimpan, tidak kerja,” tegasnya.
Ia menekankan kepala perangkat daerah harus mampu menjalankan tugasnya secara langsung dan tidak menyerahkan seluruh pekerjaan kepada sekretaris dinas maupun kepala bidang.
“Jangan sampai ada kepala dinas, tetapi yang disuruh sekdisnya atau kabidnya. Jangan seperti itu,” pungkas Ayep Zaki.
