Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat langkah pengendalian inflasi di tengah ancaman gangguan pasokan pangan akibat kemarau panjang. Meski tingkat inflasi tahunan masih relatif terkendali dan berada di bawah rata-rata Jawa Barat maupun nasional, kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura mulai menjadi perhatian.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026 mencapai 2,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,45. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Barat yang berada di level 2,90 persen dan nasional sebesar 3,23 persen.
Capaian tersebut juga masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. Bahkan, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, inflasi Kota Sukabumi mengalami penurunan cukup signifikan dari 3,87 persen pada Oktober 2025.
Kendati demikian, perkembangan harga secara bulanan tetap membutuhkan perhatian. Pada Oktober 2026, inflasi month-to-month (mtm) tercatat 0,34 persen, sedangkan inflasi tahun kalender atau year-to-date (ytd) mencapai 2,23 persen sejak Desember 2025.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa kondisi inflasi daerah secara umum masih terkendali. Namun, pemerintah tidak boleh lengah terhadap dinamika harga kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan yang rentan terdampak perubahan cuaca.
“Salah satu persoalan yang mulai dirasakan adalah terganggunya produksi hortikultura akibat anomali cuaca dan kemarau berkepanjangan. Produksi cabai rawit maupun cabai merah mengalami penurunan sehingga pasokan ke pasar ikut menyusut,” kata Ayep, Sabtu (14/11/2026).
Situasi tersebut diperburuk serangan penyakit patek yang menghambat produktivitas tanaman cabai, tambahnya.
Dia menambah, kondisi serupa terjadi pada komoditas tomat. Kekeringan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir berdampak terhadap hasil panen dari sejumlah daerah sentra produksi sehingga ketersediaannya mengalami tekanan.
Dalam perkembangan harga selama Oktober, cabai merah dan makanan ringan menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil masing-masing 0,05 persen.
Selanjutnya, biaya pemeliharaan atau servis kendaraan menyumbang 0,04 persen dan gado-gado sebesar 0,03 persen.
Komoditas lainnya yang turut memberikan andil adalah jeruk, tomat, biaya akademi atau perguruan tinggi, sigaret kretek mesin (SKM), serta daun bawang yang masing-masing berkontribusi 0,02 persen. Sementara pelumas mesin memberikan andil sebesar 0,01 persen.
Adapun pembentuk inflasi tahunan masih didominasi kelompok energi, perhiasan, dan sejumlah kebutuhan pangan. Bensin menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,24 persen, disusul emas perhiasan sebesar 0,12 persen, SKM 0,10 persen, serta kontrak rumah 0,09 persen.
Dari kelompok bahan pangan, beras, daging ayam ras, dan tahu mentah masing-masing memberikan kontribusi 0,08 persen. Sementara nasi dengan lauk, minyak goreng, dan pisang menyumbang andil masing-masing 0,07 persen.
Di tengah tekanan tersebut kata dia, terdapat pula sejumlah komoditas yang membantu menahan laju inflasi. Koreksi harga emas global selama Oktober menjadi salah satu faktor penekan inflasi. Selain itu, peningkatan pasokan telur dan daging ayam ras yang tidak diikuti kenaikan permintaan turut mendorong penurunan harga kedua komoditas tersebut.
Untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, Pemkot Sukabumi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan lima langkah strategis.
Upaya tersebut mencakup pemantauan stok harian di pasar tradisional, penguatan koordinasi dengan daerah sentra produksi, optimalisasi data harga sebagai dasar intervensi pasar, serta penguatan komunikasi publik agar masyarakat tidak terpancing melakukan pembelian berlebihan akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan barang.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Sukabumi, Nurul Leila, menjelaskan bahwa pengawasan pasokan dan perkembangan harga menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi gejolak di pasar.
“Kelancaran distribusi harus terus dijaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan yang berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat konsumen,” ujarnya.
Selain langkah pemantauan dan koordinasi, pemerintah daerah juga melakukan intervensi langsung melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut dilaksanakan DKP3 Kota Sukabumi bersama TPID, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.
Mengusung tema Belanja Hemat, Pangan Kuat, Keluarga Sehat, kegiatan GPM berlangsung di tujuh titik kecamatan pada 3–12 November 2026. Masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Beragam komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras SPHP, beras medium I, minyak goreng Minyakita dan premium, gula pasir, tepung terigu, telur, daging ayam, daging sapi, aneka cabai, bawang, hingga produk olahan UMKM.
Nurul menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan langkah pemerintah daerah. Diperlukan sinergi berkelanjutan dengan instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, serta daerah pemasok untuk memastikan rantai pasokan tetap berjalan.
“Melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga, dan intervensi pasar tersebut, Pemkot Sukabumi berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terpelihara. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terlindungi meskipun daerah menghadapi tantangan perubahan cuaca dan penurunan produksi sejumlah komoditas pangan,” tutupnya.
