Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan percepatan penanganan stunting harus dilakukan secara serius, terukur, dan dimulai dari pembenahan data di tingkat kewilayahan.
Ayep meminta para lurah bersama jajaran terkait segera melakukan pengecekan dan pemutakhiran data stunting.
Hal itu penting agar data yang tercatat di Dinas Kesehatan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Data stunting harus di-update. Kalau kenyataannya tidak ada, segera datanya dimasukkan ke Puskesmas setempat dan langsung ke Dinas Kesehatan. Jangan menunggu-nunggu, minggu ini kerjakan,” tegas Ayep usai membuka Kegiatan Penguatan Posyandu Istimewa di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Rabu (26/8).
Ia mencontohkan masih adanya data yang perlu diverifikasi, salah satunya di Kelurahan Sindangsari yang tercatat memiliki 19 kasus stunting. Menurutnya, validasi data menjadi bagian penting dalam menentukan intervensi yang tepat.
“Ini penting. Untuk penurunan stunting harus disisir semua oleh Pak Lurah,” ujarnya.
Ayep menjelaskan, Pemkot Sukabumi juga telah meningkatkan dukungan anggaran untuk penanganan stunting. Jika sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp2,88 miliar, kini meningkat menjadi sekitar Rp4,39 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung Posyandu dalam menjalankan berbagai upaya penanganan stunting di masyarakat.
Selain dukungan pemerintah, Ayep menyebut terdapat pula partisipasi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) melalui gerakan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak. Ia menyebut kontribusi tersebut setara sekitar 2.800 butir telur per bulan.
Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami masalah pertumbuhan. Upaya pencegahan dan intervensi sejak usia dini harus menjadi perhatian bersama.
“Penyelesaian stunting ini penting sekali karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Sejak usia dini harus diselesaikan. Itu tugas Pemerintah Kota,” kata Ayep.
Lebih jauh, Ayep menempatkan persoalan stunting sebagai bagian dari sejumlah masalah sosial yang harus dituntaskan secara bersamaan. Selain stunting, Pemkot Sukabumi juga menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem, persoalan penyandang disabilitas, keluarga tidak mampu, serta pengangguran.
“Stunting, kemiskinan ekstrem, difabel, keluarga yang tidak mampu, kemudian pengangguran, ini harus selesai. Itu penyakit yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Ayep juga mendorong agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk bekerja dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Ia meminta perusahaan di Kota Sukabumi turut membuka ruang bagi penyandang disabilitas.
“Difabel harus dijadikan sebagai warga biasa. Dia bisa bekerja dan lain sebagainya. Seluruh perusahaan Sukabumi yang punya karyawan di atas 50, itu wajib satu atau dua orang difabel bekerja,” ungkapnya.
Ayep optimistis berbagai persoalan tersebut dapat ditangani apabila seluruh unsur pemerintahan, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan bergerak bersama. “Kita buktikanlah, Sukabumi bisa. Mudah-mudahan Sukabumi menjadi contoh untuk Indonesia,” pungkasnya.
