Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan arah pemerintahannya di sisa tahun 2025 akan difokuskan untuk memperkuat keuangan daerah sekaligus membersihkan birokrasi dari praktik-praktik kotor.
“Tidak ada ruang bagi pungli, permainan anggaran, atau aparat yang main mata dengan proyek. Kalau tahun ini saya tidak fokus, dampaknya akan turun-temurun. Karena itu, uang rakyat harus kembali ke rakyat lewat pembangunan nyata,” tegas Ayep, Senin (14/10/2025).
Ayep mengungkapkan, dari total temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp19 miliar, sekitar Rp11 miliar sudah dikembalikan ke kas negara dan daerah.
“Sekitar Rp9 miliar berasal dari BLUD RSUD Bunut, sisanya masih direkap oleh BPKPD. Ada juga temuan yang sulit ditagih karena pelakunya meninggal, ditahan, atau kabur,” ujarnya.
Meski begitu, seluruh catatan BPK akan dikonsultasikan dan diselesaikan tuntas. “Yang penting uang itu kembali dan dipakai untuk pembangunan,” tambahnya.
Ayep juga menyoroti lemahnya etos kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Sukabumi.
“Saya belum puas dengan kinerja ASN, terutama Eselon III dan IV. Siapa pun yang kedapatan main pungli atau proyek, saya tindak tegas. ASN harus jujur, amanah, dan sadar bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan peningkatan pendapatan daerah secara bertahap: Rp484 miliar di 2025, Rp550 miliar di 2026, dan Rp625 miliar di 2027.
“Saya belum mau bilang puas kalau hanya PAD naik. Saya baru puas kalau angka kemiskinan dan stunting sudah nol persen,” tandasnya.
Selain fokus fiskal, Pemkot juga menyiapkan program pemberdayaan tenaga kerja nonformal untuk dikirim ke luar negeri agar memiliki daya saing global.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menambahkan nilai Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini mencapai Rp159 miliar. Namun belanja daerah menurun dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,17 triliun.
“Penurunan bukan karena tunjangan ASN naik, tapi karena penerimaan menurun. Belanja pegawai hanya berkurang karena ada yang pensiun. Untuk menurunkan rasio belanja pegawai, pilihannya cuma dua: menaikkan belanja daerah atau mengurangi beban pegawai,” jelasnya.
Ayep Zaki Instruksikan Kejar Target PAD dan Bersihkan Birokrasi
