Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Kasus seorang anak berusia satu tahun asal Cikondang, Kota Sukabumi, yang disebut hingga enam kali ditolak rumah sakit karena alasan kapasitas penuh memicu sorotan tajam DPRD Kota Sukabumi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, mengaku kecewa dengan respons Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, Ida Halimah, saat dirinya menyampaikan kondisi pasien yang membutuhkan penanganan medis.
Kata Inggu, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas kendala kapasitas rumah sakit yang tidak mampu lagi menampung keberadaan pasien.
Sebab, ketika fasilitas kesehatan mengalami keterbatasan daya tampung, pemerintah daerah melalui Dinkes semestinya hadir dan mengambil langkah cepat agar pasien tetap memperoleh pelayanan.
“Saya protes ke Kepala Dinas Kesehatan yang dingin dan tidak empati saat saya koordinasi tentang kondisi anak usia satu tahun warga Cikondang yang sudah enam kali ditolak oleh rumah sakit di Kota Sukabumi dengan alasan penuh,” kata Inggu melalui pesan WhatsApp, Sabtu (12/9/2026).
Ia mengungkapkan, selama tiga hari berturut-turut dirinya menerima laporan masyarakat mengenai anak sakit yang membutuhkan perawatan rumah sakit.
Namun, pasien disebut tidak mendapatkan tempat lantaran sejumlah rumah sakit dalam kondisi penuh.
Menurut politisi PKS tersebut kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi Dinkes Kota Sukabumi untuk segera mengambil kebijakan, bukan sekadar menerima alasan bahwa IGD rumah sakit penuh.
“Kalau IGD rumah sakit penuh, Anda kan kepala dinas kesehatan. Punya wewenang, punya tanggung jawab penuh terhadap teknis,” tegasnya.
Ia mempertanyakan langkah konkret Dinkes dalam menghadapi situasi ketika rumah sakit tidak mampu menampung pasien, khususnya anak-anak.
Dia menambahkan, sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas berstatus BLUD sebenarnya dapat dioptimalkan untuk memberikan penanganan awal atau pelayanan sementara.
Ia mencontohkan Puskesmas Selabatu yang berada di kawasan pusat Kota Sukabumi.
“Kan bisa seperti itu. Jangan sampai ada nyawa melayang kemudian viral di masyarakat,” ujarnya.
Dia tidak memungkiri, jika persoalan keterbatasan kapasitas rumah sakit bukan kali pertama terjadi.
Bahkan dia menyebut dalam dua bulan terakhir, ia menyebut cukup banyak laporan mengenai anak sakit yang kesulitan memperoleh pelayanan karena rumah sakit, terutama IGD, mengalami kepadatan.
“Rumah sakit kewalahan, IGD penuh, tapi enggak ada sikap responsif dari Dinkes untuk melindungi dan melayani warganya,” kritiknya.
Dengan menyeruaknya kasus ini menjadi isu publik, ia mendorong Dinkes segera menyusun langkah antisipasi, termasuk mempertimbangkan pembentukan pelayanan atau IGD sementara khusus anak ketika kapasitas rumah sakit tidak memungkinkan.
“Ini kan masalah nyawa. Harusnya Dinkes gerak cepat ambil kebijakan. Apakah membuat IGD sementara untuk anak-anak agar anak-anak yang sakit mendapat pelayanan dasar dulu. Kan bisa dilakukan seperti itu,” tegasnya.
Bagi Inggu, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masyarakat mencari pertolongan sendiri ketika fasilitas kesehatan utama mengalami keterbatasan.
Untuk mengantisipasinya tidak sampai kasus ini terulang, pemerintah harus memiliki skema yang jelas mengenai rujukan dan penanganan pasien dalam kondisi darurat, sehingga warga tidak berulang kali berpindah rumah sakit tanpa kepastian pelayanan.
“Jangan sampai ada nyawa melayang kemudian viral di masyarakat. Yang disalahkan bukan cuma Anda. Kami anggota Dewan pun pasti akan disalahkan, ‘Apa kerjanya?’ Wali kota juga pasti akan disalahkan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat pemerintahan. Karena itu, koordinasi antara Dinkes, rumah sakit, puskesmas dan unsur terkait harus berjalan ketika muncul kondisi darurat.
“Yuk kita layani masyarakat dengan baik, karena itu sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
Kasus ini sekaligus membuka pertanyaan serius terhadap kesiapan sistem pelayanan kesehatan Kota Sukabumi.
Ketika rumah sakit penuh dan pasien anak membutuhkan pertolongan, harus ada solusi yang disiapkan pemerintah, bukan membiarkan warga berulang kali mengetuk pintu rumah sakit.
Kini, publik menunggu penjelasan Dinkes Kota Sukabumi mengenai mekanisme penanganan pasien, khususnya anak, ketika seluruh kapasitas rumah sakit dan IGD berada dalam kondisi penuh.
