Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi terus mematangkan strategi penanganan sampah dengan memperkuat sistem pengolahan berbasis TPS3R di sejumlah wilayah.
Beragam metode pengolahan mulai dari budidaya maggot, produksi Refuse Derived Fuel (RDF), pirolisis hingga rencana penggunaan mesin insinerator disiapkan sebagai upaya mengurangi persoalan sampah sekaligus menekan beban operasional pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengatakan, pemerintah daerah menargetkan persoalan sampah dapat terus ditangani secara bertahap hingga akhir tahun.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), khususnya di wilayah Cisarua dan Cikole.
“Kita rencanakan di Cisarua kita optimalkan TPS3R. Di Cisarua dan Cikole nanti ada pengolahan maggot, kemudian ada RDF, dan ada pirolisis,” ujarnya usai menghadiri acara Capacity Building Kelurahan Gedongpanjang, di Taman Rekreasi Cakrawala Selabintana, Kamis (3/9/2026).
Dia menambahkan, sistem tersebut nantinya akan menjadi salah satu pusat pengolahan sampah bagi wilayah Cikole.
Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi akan dipilah serta diolah sesuai dengan karakteristik dan jenisnya.
Untuk sampah plastik, misalnya, pemerintah tengah menyiapkan konsep pencacahan untuk menghasilkan bahan baku RDF.
Sementara sampah organik dapat dimanfaatkan melalui budidaya maggot yang hasilnya berpotensi digunakan sebagai pakan ternak.
“Beragam pemilahan sampah. Ada yang dibakar, kemudian ekonomi sirkularnya bisa menjadi paving block dan lain sebagainya,” jelasnya.
Kalau di wilayah Cikole ujarnya, mungkin plastiknya dicacah untuk jadi bahan baku RDF, kemudian ada maggotisasi untuk pakan ternak.
Pada bagian lain kata Bobby, tak hanya mengandalkan pengembangan TPS3R, Pemkot Sukabumi juga mengajukan bantuan tiga mesin pengolahan sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah daerah berharap mesin tersebut dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di tingkat wilayah.
“Dari provinsi kita mengajukan tiga mesin pengolahan sampah. Provinsi insyaallah memberikan insinerator. Itu juga nanti kita akan taruh di masing-masing TPS3R,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan satu metode sebagai sistem utama. Berbagai pola pengolahan akan terus diamati dan dievaluasi untuk mengetahui sistem mana yang paling efektif diterapkan di Kota Sukabumi.
Evaluasi tersebut direncanakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan pengembangan sistem pengolahan sampah pada 2027 mendatang.
“Kita akan lihat. Di 2027 mana dari dua sistem ini yang paling optimal, kita akan upayakan itu,” katanya.
Menurutnya, teknologi pengolahan sampah yang sesuai standar dan mampu mengolah berbagai jenis residu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk dikembangkan lebih luas.
Pemerintah Kota Sukabumi juga membuka peluang untuk mengadopsi teknologi yang telah terbukti efektif, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
“Kalau memang mesin itu sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup, kita amati, tiru dan modifikasi. Kita akan lihat mana yang paling optimal,” ujarnya.
Ke depan, Pemkot Sukabumi menargetkan penguatan sistem pengolahan sampah di sejumlah TPS3R. Dari 12 TPS3R yang ada, pemerintah menargetkan minimal enam lokasi dapat dioptimalkan pada tahun mendatang, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
Selain memperkuat sistem pengolahan sampah di wilayah, pemerintah juga telah menambah anggaran untuk Tim Saber Kebersihan sejak Juli hingga akhir tahun.
Anggaran tersebut berasal dari insentif fiskal yang sebelumnya diterima Kota Sukabumi setelah meraih peringkat kedua se-Jawa dan Bali.
Tim Saber difokuskan untuk menjaga kebersihan di sejumlah kawasan pusat kota, terutama di ruas-ruas jalan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
“Tim Saber itu untuk pencegahan dan kebersihan di tengah kota, supaya tidak terlalu balatak. Seperti di Jalan Ahmad Yani, R.E. Martadinata, kemudian daerah Dago dan wilayah lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan penanganan sampah tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat.
Pasalnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan proses pengangkutan, tetapi juga pemilahan dan pengolahan sejak dari sumbernya.
Di sisi lain, biaya operasional pengelolaan sampah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, mulai dari kebutuhan bahan bakar hingga tingginya biaya perawatan armada dan mesin.
Karena itu, keberadaan TPS3R diharapkan mampu menjadi solusi agar sampah dapat diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya.
“Kalau TPS3R ini maksimal dan sampah selesai di kecamatan masing-masing, ini bisa menurunkan belanja bahan bakar dan lain-lain,” katanya.
Selain penguatan TPS3R, Pemkot Sukabumi juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan sistem pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.
Konsep tersebut telah diterapkan di salah satu kelurahan dengan melibatkan satgas tingkat RT, pengepul dan bank sampah.
Warga berpartisipasi melalui iuran operasional, sementara sistem pengelolaan sampah dibangun dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan.
“Iya, kita coba. Sebetulnya itu kita mengikuti salah satu kelurahan yang sudah ada. Ada satgas RT bekerja sama dengan pengepul dan bekerja sama dengan bank sampah,” ujarnya.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan di wilayah lain.
Dengan penguatan TPS3R, penerapan teknologi pengolahan sampah serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi berharap persoalan sampah dapat ditangani secara lebih efektif.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir dan mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri di setiap wilayah.
