Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Baru selesai dikerjakan dan baru diresmikan, kondisi Jalan Prana Kota Sukabumi justru langsung mendapat sorotan tajam DPRD.
Hasil peninjauan di lapangan mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai tidak semestinya muncul pada pekerjaan infrastruktur yang masih tergolong baru.
Dua anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi, H. Muchendra dari Fraksi PPP dan Inggu Sudeni dari Fraksi PKS, menemukan adanya keretakan pada badan jalan.
Selain itu, persoalan drainase dan perbedaan ketinggian antara badan jalan dengan sisi ruas jalan juga menjadi perhatian serius.
Muchendra mengaku prihatin karena keretakan sudah terlihat ketika usia pekerjaan masih sangat baru.
Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi catatan bagi pelaksana dan segera diperbaiki, bukan dibiarkan hingga kerusakan semakin meluas.
“Kita baru sampai pertengahan sudah ada dua hal yang harus menjadi catatan dan diperbaiki pelaksana, termasuk bagian yang retak,” ujar Muchendra.
Ia juga menyoroti belum tersedianya saluran pembuangan air di sejumlah bagian. Menurutnya, persoalan drainase tidak bisa dipandang sebelah mata karena air yang tidak memiliki saluran pembuangan berpotensi menggerus dan mempercepat kerusakan konstruksi jalan.
Lebih jauh, Muchendra mengungkap adanya bagian sisi jalan dengan perbedaan ketinggian cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan dan perlu mendapat penanganan.
Ia menyebut pihaknya telah menyampaikan persoalan itu kepada Kepala Dinas PUTR dan akan mendorong agar penanganannya dapat diakomodasi melalui anggaran perubahan apabila tersedia.
Sorotan lebih keras disampaikan Inggu Sudeni. Ia menilai keretakan pada jalan yang baru dibangun tidak boleh dianggap sebagai cacat kecil.
Apalagi, lokasi jalan memiliki potensi menerima limpasan air saat musim hujan akibat kapasitas drainase yang belum memadai.
“Retakan yang terjadi di depan Sekolah Pasim tidak bisa ditolerir. Itu harus dibongkar dan diganti ulang,” tegas Inggu.
Inggu menegaskan, kualitas pekerjaan harus sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Jangan sampai pembangunan yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang justru cepat mengalami kerusakan dan kembali membutuhkan anggaran untuk perbaikan.
Temuan tersebut sekaligus menjadi alarm bagi Pemkot Sukabumi agar lebih ketat memastikan setiap pekerjaan infrastruktur memenuhi standar teknis.
DPRD menegaskan pengawasan tidak berhenti ketika proyek dinyatakan selesai, sebab uang yang digunakan merupakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk pekerjaan berkualitas dan aman bagi masyarakat.
