Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (11/11/2025) penuh dinamika. Kali ini di ruang sidang bukan sekadar membahas angka-angka dalam RAPBD 2026, namun menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menyamakan pandangan tentang arah pembangunan kota tahun depan.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sukabumi H. Wawan Juanda, S.H., dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, S.E., M.M., jajaran Forkopimda, Sekda, kepala perangkat daerah, serta anggota dewan dari berbagai fraksi.
Agenda utamanya adalah mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan wali kota mengenai rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum itu, sembilan fraksi DPRD menyampaikan pandangan dan masukan secara berimbang. Umumnya, mereka menyoroti perlunya penguatan kemandirian fiskal, peningkatan efektivitas belanja publik, dan penajaman arah kebijakan pembangunan daerah.
Peyampai pertama Fraksi NasDem menegaskan pentingnya memperluas basis pendapatan asli daerah melalui optimalisasi potensi lokal serta peningkatan peran BUMD. Fraksi ini menilai pemerintah perlu lebih kreatif menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Tak kalah kkritisnya Fraksi PAN menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penganggaran. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam sektor layanan dasar.
Sementara Fraksi PPP meminta pemerintah lebih fokus pada penyelesaian program prioritas dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan APBD tidak terhambat oleh tumpang tindih kegiatan.
Fraksi Kebangkitan Rakyat mengingatkan bahwa APBD adalah instrumen politik kesejahteraan rakyat, bukan sekadar dokumen anggaran. Mereka mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pajak dan transparansi penggunaan dana publik.
Dari Fraksi Demokrat, muncul seruan agar kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Fraksi ini menekankan perlunya strategi adaptif menghadapi penurunan dana transfer pusat.
Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RAPBD, RKPD, dan RPJMD agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa penganggaran harus berpijak pada prinsip efisiensi dan profesionalitas birokrasi. Golkar juga menekankan komitmennya mengawal pembahasan RAPBD agar berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menuntut agar kesejahteraan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama, terutama melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi rakyat.
Fraksi PKS menutup pandangan dengan apresiasi atas penyusunan RAPBD yang dilakukan tepat waktu. Fraksi ini mendorong Pemkot Sukabumi terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga keseimbangan fiskal dan efisiensi belanja daerah.
Rapat paripurna tersebut menjadi tonggak awal pembahasan serius RAPBD 2026. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan melahirkan kebijakan anggaran yang realistis, berkeadilan, dan mampu mendorong percepatan pembangunan Kota Sukabumi di tahun mendatang.
DPRD dan Pemkot Sukabumi Satukan Arah, Bahas Strategi Pembangunan Daerah 2026
