Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id- Pengelolaan sampah di Kota Sukabumi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sementara dari hari ke hari persoalan pengelolaan sampah makin rumit dan kompleks.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Asep Irawan, mengungkapkan bahwa meskipun tempat pembuangan akhir (TPA) baru sudah dioperasikan sejak Januari tahun lalu, sistem sanitary landfill belum bisa diterapkan secara optimal.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat berat yang sempat menjadi kendala, meskipun kini sudah mulai berjalan dengan sistem kontrol landfill setelah mendapat dukungan anggaran tahun 2025.
Dia menambahkan, kondisi alat berat di TPA sempat mengalami krisis, di mana dari tiga unit yang tersedia, hanya dua yang berfungsi dengan baik. Bahkan, ada momen ketika seluruh alat berat tidak bisa digunakan, sehingga pemerintah terpaksa menyewa alat tambahan.
“Saat pengawasan dari kementerian, proses penimbunan tanah untuk sanitary landfill mulai dilakukan. Kini, dengan anggaran yang sudah tersedia, pengelolaan sampah diharapkan bisa lebih baik,” ujarnya.
Selain persoalan alat berat, pengadaan kendaraan operasional sampah juga menjadi tantangan besar. Asep mengungkapkan bahwa hingga saat ini, hampir tidak ada anggaran dari APBD Kota Sukabumi untuk pengadaan kendaraan pengangkut sampah.
“Sejak saya masuk DLH, tidak ada data yang menunjukkan adanya alokasi dana APBD 2 untuk pengadaan kendaraan operasional sampah. Kami masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya.
DLH pun telah melakukan komunikasi dengan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah agar lebih efektif.
Salah satu solusi yang dirancang adalah meningkatkan efisiensi dalam operasional serta mencari alternatif sumber pendanaan agar sarana dan prasarana pengelolaan sampah bisa terpenuhi dengan lebih baik.
Tak hanya soal anggaran, Asep juga menyoroti masalah SDM dalam pengelolaan sampah. Saat ini, jumlah tenaga kerja yang bersedia menjadi penyapu jalanan semakin berkurang.
“Biasanya, jika ada pegawai yang pensiun atau meninggal, posisinya digantikan oleh anaknya. Namun, dengan aturan baru yang melarang pengangkatan tenaga Non-ASN, perekrutan menjadi semakin sulit,” terang dia.
Oleh karena itu, salah satu solusi yang diupayakan DLH adalah melakukan alih teknologi di TPA agar pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien tanpa terlalu bergantung pada tenaga manusia, tambahnya.
