Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan di Lingkungan Bappeda Kota Sukabumi Frendy Yuwono mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di Kota Sukabumi telah dibangun 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).
Khusus untuk 2024, di wilayah Kota Sukabumi dibangun 195 unit yang dibangun di kawasan kumuh. Hal itu disampaikan Frendy saat ditemui di Kantor Bappeda di Jalan Sarasa No.9, Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Selasa (21/1/2025).
“Data rekapitulasi program rutilahu selama kurun waktu 2020 – 2024 adalah sekitar 2.000 rutilahu yang sudah dikerjakan. Khusus tahun 2024 ada 195 unit yang dibangun yang tersebar di tujuh kecamatan,” ujarnya.
Dia mengatakan, kawasan kumuh yang dibangun sesuai aturan yakni diatas tanah seluas lebih dari 10 hektare yang terdiri dari lima sampai enam kelurahan.
Pada bagian lain dia menjelaskan, besaran bantuan dari provinsi adalah sebesar Rp20 juta. Dari jumlah tersebut dibagi dua bagian, Rp17,5 juta untuk belanja barang dan Rp2,5 untuk upah tukang. Bantuan keuangan itu dikelola oleh KSM setempat.
Apalagi saat ini ada program rutilahu plus. Dimana dalam satu bangunan itu harus ada fasilitas berupa Septic tank. “Pertanyaannya apakah dengan dana sebesar itu cukup untuk itu,” kata Frendy.
Dia menambahkan, rencana di 2025, Dinas PUTR dan Bappeda sudah melakukan pengajuan ke provinsi namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan. “Tapi untuk rutilahu kawasan kumuh provinsi masih ada sekitar 145 unit. Sedangkan untuk Kota Sukabumi masih membutuhkan anggaran untuk bangun 1.200 unit lagi,” terang dia.
Untuk rutilahu kawasan kumuh masih didanai oleh provinsi sedangkan rutilahu yang diakibatkan bencana didanai dari anggaran APBD kategori standar pelayanan minimal dari Dinas PUPR.
“Kecuali ada kejadian mendadak seperti terjadinya belum lama ini yaitu peristiwa banjir di Jayaraksa Baros. Dana yang digunakan berasal dari anggaran biaya tidak terduga,” ujarnya.
