Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyatakan bahwa beras merupakan salah satu komoditas bahan kebutuhan pokok sebagai penyumbang Inflasi.
Hal tersebut disampaikan sekda saat mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian di Jawa Barat. Acara berlangsung di Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/4/2024).
Dalam rapat tersebut dibahas soal produksi pertanian, terutama mengenai padi atau beras. “Kemarin beras menjadi salah satu penyumbang tingginya angka inflasi. Mengingat, produksi padi sempat terkendala akibat el nino,” kata sekda.
Masih kata sekda, Kementerian mengantisipasi hal-hal semacam itu agar tak menghambat produksi padi. Salah satunya lewat program pompanisasi di setiap daerah.
“Kementerian turun lewat program pompanisasi. Nah, kita pun telah mengajukan program itu. Apalagi lahan sawah di Kabupaten Sukabumi sekitar 56 ribu. Di mana, di dalamnya ada lahan sawah tadah hutan,” ujarnya.
Atas dasar itu lah sekda punya harapan besar bahwa beras di Kabupaten Sukabumi akan terus mengalami surplus. Apalagi dengan lahan dan tanah yang luas. “Sawah yang luas akan disuport. Sehingga, produksi beras bisa meningkat lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan untuk mengejar target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini.
“Perlu ada instrumen untuk menjaga ketersediaan air antara lain dengan pompanisasi. Namun penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target sehingga saya meminta pemerintah kabupaten/kota membuat pemetaan lahan dan lokasinya,” bebernya
Selain itu, perlu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.
“Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan, ” tegasnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan kementerian sudah bekerja sama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.
Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya sehingga ia meminta Pemdaprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.
“Saya berharap ada akselerasi di Jabar sebab hingga 15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektare yang sudah mulai percepatan tanam, jumlahnya masih sangat kecil,” tandasnya.
