Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-25 Tahun Sidang 2025 pada Jumat (11/7/2025). Agenda utama rapat mencakup penyampaian Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta laporan realisasi semester I dan prognosis enam bulan ke depan dalam APBD 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP dan dihadiri oleh Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, Wakil Bupati H. Andreas, S.E, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam paparannya, Bupati menegaskan pentingnya pembahasan bersama antara DPRD dan Pemda dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS, guna memastikan alokasi anggaran tetap efektif, efisien, serta sesuai regulasi. Fokus utama perubahan anggaran tahun ini adalah pemenuhan belanja wajib dan mengikat, termasuk gaji pegawai dan program prioritas.
Bupati juga menyampaikan laporan realisasi APBD semester I sebagai bentuk akuntabilitas, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019. Laporan tersebut memuat gambaran capaian pelaksanaan anggaran dan proyeksi keuangan daerah dalam semester berikutnya sebagai dasar penyesuaian anggaran ke depan.
Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa DPRD akan menjadwalkan rapat kerja Komisi pada 14–15 Juli 2025 untuk mendalami program dan kegiatan perangkat daerah yang masuk dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS. Selanjutnya, pada 16 Juli, DPRD menggelar rapat gabungan Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi untuk merumuskan masukan substantif terhadap dokumen tersebut.
Sementara itu, rapat gabungan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan digelar pada 17 Juli 2025. Rapat ini akan membahas teknis penyempurnaan dokumen sebelum dibawa ke tahap akhir berupa Rapat Paripurna penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2025.
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-25 Bahas Perubahan KUA-PPAS dan Laporan Realisasi APBD
