Pelitasukabumi.id – Upaya memperkuat pengendalian program dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dilakukan melalui pengembangan sistem berbasis digital.
Salah satunya dengan pelaksanaan uji petik dan uji coba aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN tersebut turut melibatkan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.
Uji petik dan uji coba ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan penerapan kedua aplikasi, sekaligus mengukur fungsi dan efektivitas sistem dalam mendukung pengelolaan data serta pelaporan kinerja pertanahan.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai potensi kendala, baik dari aspek teknis maupun administratif, turut diidentifikasi untuk menjadi bahan evaluasi.
Selain menguji kesiapan sistem, kegiatan ini juga diarahkan untuk melihat sejauh mana aplikasi SKMPP dan SAKIP dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pengendalian dan pengukuran kinerja organisasi.
Kedua aplikasi tersebut memiliki peran penting dalam memantau pencapaian program, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja di setiap satuan kerja.
Pelibatan sejumlah kantor pertanahan di wilayah Jawa Barat juga menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait penerapan sistem.
Dengan demikian, implementasi aplikasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memiliki standar pengelolaan yang selaras di seluruh satuan kerja.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat transformasi digital, khususnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Melalui optimalisasi aplikasi SKMPP dan SAKIP, seluruh satuan kerja diharapkan semakin mampu menjalankan pengendalian program serta pelaporan kinerja secara terukur dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, penguatan sistem tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas manajemen internal organisasi, tetapi juga mendukung pelaksanaan program pertanahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wartawan Iyus Firdaus
