Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan pembangunan Jawa Barat harus dilakukan secara kolaboratif dan tidak berjalan parsial.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dinilai menjadi kunci agar pembangunan lebih merata dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ayep Zaki saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/8/2026).
Ayep hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah.
Kata Ayep, setiap daerah memiliki peran dalam membangun Jawa Barat. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antardaerah perlu terus diperkuat.
Terutama dalam menghadirkan pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Pembangunan Jawa Barat membutuhkan kolaborasi seluruh daerah. Kota Sukabumi siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang merata,” ujar Ayep.
Ia menilai momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat bukan hanya menjadi peringatan perjalanan pembangunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama seluruh pemerintah daerah.
Ayep juga menegaskan Kota Sukabumi mendukung penuh arah pembangunan Jawa Barat yang mengedepankan kerja bersama antardaerah.
“Kota Sukabumi jelas mendukung terhadap penguatan kolaborasi antardaerah dalam membangun Jawa Barat yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam paparannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya evaluasi anggaran sebagai bagian dari orkestrasi pembangunan.
Kebijakan pembangunan, menurutnya, harus terlebih dahulu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong mengurangi disparitas pembangunan antardaerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja.
Dedi juga menyoroti pentingnya efisiensi tata kelola pemerintahan di tengah tekanan fiskal. Setiap kebijakan dan anggaran harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia turut menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan saran masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dalam menjalankan pemerintahan di era keterbukaan.
Bagi Kota Sukabumi, semangat kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan agenda pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan.
