Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama BPJS Kesehatan, khususnya dalam menjaga keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC).
Langkah itu dibahas dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC semester II 2026. Kegiatan berlangsung di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan, forum tersebut menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari solusi terkait jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” ungkapnya.
Menurut Ade, koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.
Terlebih, kondisi efisiensi anggaran yang tengah dihadapi pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ade menegaskan, keterbatasan fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemkab Sukabumi, kata dia, akan terus berupaya mencari jalan keluar bersama BPJS Kesehatan.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat Sawal Sami Tarigan mengatakan, forum komunikasi tersebut dapat menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kepentingan dan pengalaman dalam menjaga keberlangsungan UHC.
Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, kondisi keuangan daerah juga perlu dibicarakan secara terbuka untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan bersama.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan, termasuk sharing pengalaman,” katanya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi Nora D. Manurung menambahkan, JKN merupakan program yang menjadi tanggung jawab bersama.
JKN bukan sekadar bentuk perlindungan sosial, tetapi bagian dari program strategis negara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di bidang kesehatan.
Ia menyebut keberlangsungan JKN membutuhkan dukungan ekosistem yang luas, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa hingga kalangan akademisi.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Sukabumi bersama BPJS Kesehatan berharap cakupan kepesertaan dan keberlangsungan UHC dapat terus dijaga, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
