Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa toleransi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ayep Zaki saat menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di kawasan Teras Alam Adventure Kota Sukabumi, Sabtu (19/9/2026).
Ia menilai semangat toleransi harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
Ayep mengapresiasi hadirnya Rumah Toleransi sebagai salah satu bentuk konkret dalam membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung kerukunan dan toleransi.
“Komunitas toleransi kita buktikan di Kota Sukabumi menjadi kota toleransi secara implementasi, bukan hanya kata-kata. Toleransi harus terimplementasi dengan melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ayep.
Menurutnya, implementasi toleransi juga harus tercermin dari keberpihakan terhadap masyarakat yang masih menghadapi persoalan pengangguran, kemiskinan, maupun stunting.
Karena itu, Ayep menyebut penyelesaian tiga persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah. Ia menekankan pentingnya efektivitas program agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
“Program fokus saya adalah bagaimana menyelesaikan pengangguran secara efektif, penyelesaian stunting secara efektif, penyelesaian kemiskinan secara efektif,” katanya.
Ayep mengungkapkan, dari hasil pengecekan masih ditemukan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurutnya, besarnya anggaran tidak akan cukup apabila manfaat yang diterima masyarakat belum sesuai dengan tujuan program.
“Anggaran ini benar-benar sampai kepada sasaran-sasaran. Setelah saya cek, banyak anggaran yang tidak tepat sasaran. Anggarannya gede, tapi yang dimakan oleh yang stunting sedikit,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti program penanganan pengangguran. Menurut Ayep, anggaran yang tersedia harus mampu menghasilkan dampak nyata, termasuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan.
“Pengangguran, anggarannya ada, tapi anggaran itu tidak bisa memberangkatkan orang bekerja. Maka itu kita akan rombak di 2027. Sudah banyak temuan-temuan,” tegasnya.
Ayep menilai pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menerjemahkan nilai toleransi ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan demikian, menurutnya, toleransi tidak hanya dimaknai sebagai sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan nyata dalam menghadapi persoalan masyarakat.
“Ini adalah implementasi dari umat toleransi, toleran kepada stunting, toleran kepada kemiskinan, toleran kepada pengangguran,” pungkasnya.
