Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni menggelar reses masa persidangan ke-III tahun sidang 2025–2026 di RW 6, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Senin (25/5/2026).
Inggu mengatakan, aspirasi masyarakat yang kencang mengemuka dalam kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
“Dari waktu ke waktu setiap reses, aspirasi yang sering disuarakan masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan dasar terutama kesehatan di dalamnya ada BPJS,” kata Inggu, Senin (25/5/2026).
Selain itu kata Inggu warga warga berharap faktor permodalan UMKM juga menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selain kesehatan, bidang UMKM, terdapat hal krusial yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini adalah persoalan infrastruktur yang dinilai mendesak yang perlu dilakukan saat ini.
“Infrastruktur di daerah kondisinya masih belum bisa ditangani seluruhnya oleh pemerintah. Itu yang banyak dikeluhkan warga dalam reses persidangan ketiga ini,” katanya.
Terkait hal itu Inggu punya jawaban sendiri. Dia mengaku sejumlah usulan masyarakat sudah mulai dimasukkan ke dalam dana aspirasi untuk anggaran murni tahun 2027, khususnya terkait pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah RW.
“Alhamdulillah ada beberapa hal yang bisa langsung saya tindak lanjuti. Tadi ada beberapa kebutuhan RW yang sudah saya masukkan ke dana aspirasi murni 2027, terutama untuk infrastruktur dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
Kendati demikian ujarnya, untuk aspirasi lain yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke parlemen dalam persidangan berikutnya agar dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah.
“Terkait persoalan permodalan UMKM, Inggu mengaku telah lama memikirkan solusi yang dapat membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan usaha,” tuturnya.
Ia berencana menjalin komunikasi dengan pihak perbankan agar masyarakat dapat difasilitasi memperoleh bantuan modal usaha berbasis komunitas.
“Nanti saya akan berkomunikasi dengan pihak perbankan, apakah bisa dilakukan per wilayah atau komunitas. Misalnya ada kelompok masyarakat yang mengajukan permodalan atas nama komunitasnya, tentunya akan kita fasilitasi,” pungkasnya.
