Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan pentingnya memperkuat nilai toleransi di Kota Sukabumi. Pesan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan HUT ke-49 Badan Kerjasama Gereja-gereja Sukabumi (BKGS) di Gereja Kristen Pasundan, Senin (26/5/2025) malam.
Ayep mengajak seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah seperti Kesbangpol dan FKUB hingga masyarakat umum, untuk aktif menjaga kerukunan. “Seluruh umat beragama, baik gereja maupun umat Islam, harus bersatu mewujudkan Sukabumi yang damai dan toleran,” ujarnya.
Dia menyebut Sukabumi sudah termasuk salah satu kota toleran dari 514 kota di Indonesia. Namun, ia berharap prestasi itu bisa terus meningkat lewat upaya nyata, termasuk penguatan peran FKUB dan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai landasan hukum kerukunan.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang jujur, adil, dan didukung masyarakat agar Sukabumi bisa menjadi kota yang bersih, tertata, dan harmonis.
Selain itu, Ayep menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga toleransi. Ia berharap sekolah-sekolah, komunitas pemuda, dan organisasi kemasyarakatan ikut menyuarakan nilai-nilai kebhinekaan dalam kegiatan mereka.
Pemerintah Kota Sukabumi, lanjut Ayep, akan terus membuka ruang dialog antarumat beragama untuk memastikan setiap persoalan bisa diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan gesekan di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Ayep juga berencana membentuk tim khusus lintas sektor untuk memantau pelaksanaan program-program toleransi agar lebih terukur dan berdampak langsung pada kehidupan warga sehari-hari.
Ketua BKGS, Pendeta Kristianto, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan pemerintah, sembari menegaskan komitmen BKGS menjaga warisan kerukunan yang telah ditanamkan para pendahulu sejak berdiri pada 1976.
Sementara itu, Koordinator Gusdurian Sukabumi Raya, Herlan Heryadie, mendorong agar semangat keberagaman diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Ia menilai Sukabumi punya potensi menembus tiga besar kota toleran nasional jika ada keberpihakan politik dari kepala daerah dalam mendorong regulasi, baik Perwal maupun Perda.
