Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemda Kota Sukabumi menjalin kerjasama dengan Kementerian PUPR dan PT Semen Jawa (SCG) untuk mengatasi permasalah sampah yang ada di Kota Sukabumi. Dengan cara Refuse Derived Fuel (RDF) adalah sebuah teknologi yang mengubah sampah menjadi energy atau bahan bakar.
Penandatanganan MoU dilakukan, di depan balai Kota Sukabumi Oleh Penjabat Walikota Sukabumi dan PT Semen Jawa (SCG), di Balai Kota Sukabumi. Kamis (22/8/2024).
Langkah berikutnya, pengelolaan sampah menggunakan system RDF ini, diharapkan dapat mejadi solusi mengurasi produksi sampah. Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Asep Irawan, Pengelolaan sampah dengan system RDF ini dapat digunakan bahan bakar untuk proses produksi Semen Jawa.
“Jadi Pemkot Sukabumi kerjasama segitiga ini, antara Pemda Kota Sukabumi, PUPR dan PT Semen Jawa nantinya akan mendapat bantuan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan Fasilitas Teknologi RDF, dan yang mengelolanya Pemda dan SCG,” kata Asep.
Dia menambahkan, menjadi satu solusi signifikan untuk mengurangi resiko penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena melihat kondisi yang ada usia TPA sekitar Satu atau Dua tahun lagi bila dibiarkan.
“ Untuk membangun TPA sangat tidak memungkinkan lagi, pertama dilihat dari Lokasi TPA dan resistensi masyarakat dan kedua anggaran APBD yang terbatas. Bahkan TPA regional yang diagendakan Jaw Barat masih lama di 2028, itupun kalau lancer,” ujarnya.
Untuk itu, kerjasama antara ketiga pihak ini menjadi solusi praktis bagai mana cara pengolahan sampah menggunakan teknologi RDF.
“Untuk resiko pengurangan sampahnya, tergantung kapasitas mesin RDFnya bisa 100 hingga 200 Ton yang akan diolah setiap harinya. Setelah teknologi ini berjalan, sampah yang dating dari masyarakat bisa di olah, termasuk sampah yang menumpuk di TPA Cikundul akan habis,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan yang ada, volume sampah saat ini sekitar 180 ton, kalo ini pengelolaan sampah dengan cara RDF ini berjalan, TPA tidak akan berjalan lagi.
Mengenai target kapan system ini akan berjalan, Asep menjelaskan, saat ini kita tengah menempuh administrasi persyaratan dari PUPR, seperti membuat Detail Enginering Design (DED) yang belum.
“Adanya keterbatasan anggaran APBD, kita meminta pihak SCG yang membuatnya. Alhamdulillah, nampaknya mereka menyanggupi, setelah selesai baru diajukan dan menunggu antrian,” terang Asep.
Mengenai bantuan yang akan diberikan PUPR, Asep mengaku masih belum tahu, apakah bantuan dari APBN atau mendapat bantuan luar negeri. “Untuk pengelolaannya, SDMnya nanti ada PKS tersendiri mengingat keterbatasan anggaran tadi. Harapannya sih, ke depan pihak SCG yang mengelola secara Profesional,” pungkasnya.