Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Sukabumi Beunta, menggeruduk Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyuarakan aspirasinya terkait dugaan manipulasi dan pungutan liar (Pungli) dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Aksi unjuk rasa digelar Senin (12/8/2024).
Koordinator aksi, Syah Arif, mengatakan, dugaan terjadinya manipulasi dan pungli dalam proses PPDB sudah mereka deteksi sebelumnya. Karena setiap mereka pertanyakan kepada pihak sekolah, persoalan link menjadi batu sandungan.
Dalam pandangan pendemo, link merupakan mesin yang menurut pihak sekolah tidak bisa di rubah. Namun berdasarkan alat bukti bahwa sistem zonasi terdekat tidak bisa diterima di sekolah.
“Kita nyatakan bahwa PPDB yang hari ini itu bohong, kami punya alat bukti. Bahkan setelah kami komplain, mereka (pihak sekolah) berupaya mengelak semuanya, dan saya nyatakan yang memverifikasi itu bukan provinsi, tapi sekolah,” ujarnya, kepada awak media.
Dia menduga tak hanya manipulasi saja, bahkan ada kejahatan dan ada psikologis anak yang terganggu. Bahkan hasil temuan di lapangan, semua sekolah baik itu SMA maupun SMK yang ada di Kota Sukabumi itu terjadi pungli.
“Kami minta itu di bongkar komitenya, saya punya buktinya. Hari ini kami belum menandatangani mulai disetujuinya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), itu pungli bukan sumbangan, tidak ada aturannya, dan ada mekanismenya bahwa tidak diizinkan komite itu menerima uang dari wali siswa,” tegasnya.
Masa aksi pun menuntut agar membubarkan KCD Wilayah V Provinsi Jawa Barat, kemudian bubarkan komite sekolah, pecat semua kepala sekolah, lalu laporkan ke polisi, seperti halnya pada beberapa waktu lalu ada salah satu kepala sekolah yang ditangkap karena kasus korupsi.
“Apabila tidak ada tindak lanjut dari aksi kami hari ini, maka kami akan kembali melakukan aksi. Jadi hari ini artinya ada kekeliruan dugaan kuat, ada manipulasi bahwa link PPDB itu bohong,” ujarnya.
