Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Sukabumi pada Rabu, 11 Juni 2025.
Aksi ini digelar tepat pada hari ke-111 masa kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana. PMII menyebut, masa tiga bulan lebih pemerintahan Ayep–Bobby belum menunjukkan arah perubahan yang signifikan bagi masyarakat.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung damai tersebut, PMII menyampaikan 12 tuntutan utama sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat serta lambannya perbaikan terhadap berbagai layanan publik.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang merasa belum merasakan dampak positif dari janji-janji politik yang pernah diucapkan.
Bahrul menyebut, selama 111 hari, pemerintah kota lebih banyak menyibukkan diri dengan sejumlah agenda bersifat seremonial ketimbang menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Ia juga menyoroti belum adanya langkah konkret dalam perbaikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. “PMII juga mengkritisi maraknya praktik birokrasi yang sarat kolusi dan nepotisme, termasuk rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan Pemkot Sukabumi,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, PMII meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Mereka juga menuntut realisasi layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas pelayanan dasar.
Tak kalah penting kata dia, PMII juga menuntut Ayep-Bobby lebih berani lagi melakukan tindakan keras untuk menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar etika dan aturan kepegawaian.
Isu lingkungan juga mendapat sorotan, dengan desakan agar ruang terbuka hijau diperluas dan dijaga, serta sistem pengelolaan sampah ditingkatkan secara berkelanjutan.
Di sektor sosial, PMII mendorong diluncurkannya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki anggaran khusus.
Terkait dunia pendidikan, PMII meminta pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian kekosongan kepala sekolah, serta penghentian praktik jual-beli LKS dan pungutan liar di sekolah.
Mereka juga mendesak pemerintah segera merealisasikan tunjangan kinerja guru di seluruh Kota Sukabumi sebagaimana dijanjikan saat kampanye.
Masalah pengelolaan keuangan daerah juga tidak luput dari perhatian. PMII menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah yang lebih optimal, serta penertiban pajak dan retribusi.
PMII juga mendorong dibentuknya satuan tugas khusus untuk mengawal optimalisasi PAD. Di sisi lain, mereka meminta evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan PAD yang justru membebani masyarakat, agar lebih berpihak pada pelayanan publik.
PMII menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Jika tuntutan yang disampaikan tidak ditanggapi dengan serius, mereka menyatakan siap untuk menggelar aksi lanjutan demi memastikan suara masyarakat tidak diabaikan.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap kondusif dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Sementara itu, Pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh PMII.
