Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan atau biasa disapa Hergun menyampaikan kritik terhadap perjalanan 100 hari kerja Wali Kota dan Bupati Sukabumi.
Ia menyoroti minimnya komunikasi antara legislatif pusat dengan kepala daerah, serta ketiadaan indikator evaluatif yang terukur dalam menilai kinerja awal mereka.
“Belum ada komunikasi langsung dengan wali Kota maupun bupati. Informasi yang saya terima baru sebatas dari relawan atau rekan-rekan pergerakan,” ujar Heri saat ditemui wartawan, Rabu (11/6/2025)
Menurutnya, penilaian kinerja kepala daerah harus berdasarkan data dan tolok ukur yang objektif, bukan sekadar opini atau sentimen pribadi.
“Harus ada daftar penilaian yang jelas. Jangan sampai evaluasi didasarkan atas rasa suka atau tidak suka,” tegasnya.
Heri juga mengungkap belum menerima laporan resmi dari kalangan akademisi maupun masyarakat sipil terkait capaian program di 100 hari pertama. Jika laporan tersebut ada, ia siap menjembatani komunikasi dengan kepala daerah.
“Nanti akan saya coba komunikasikan dengan Pak Wali Kota dan Pak Bupati agar bisa ditemukan titik temu dalam membangun Sukabumi yang lebih baik,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Heri juga mengingatkan bahwa momentum 100 hari kerja bukan sekadar simbolik, tetapi dapat menjadi fondasi awal dalam menunjukkan arah dan karakter kepemimpinan.
Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sejak awal menjadi sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya berharap ke depan tercipta ruang dialog yang lebih terbuka antara kepala daerah, DPR RI, akademisi, serta elemen masyarakat lainnya agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tuturnya.
