Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi belum menerima laporan maupun aduan resmi terkait dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak di Rumah Sakit Secapa Polri Kota Sukabumi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Punjul Saepul Hayat di sela-sela kegiatan Kick Off Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK di Grand Riung, Sabtu (20/11/2026).

“Tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial umumnya diawali proses bipartit terlebih dahulu sebelum masuk ke jalur mediasi di Disnaker apabila mengalami kebuntuan,” kata punjul.
Dia menambahkan, terkait keluhan pekerja terdampak PHK yang disebut mengalami hambatan pencairan Jamsostek hingga saldo Jaminan Hari Tua (JHT), pihaknya akan mempelajari seluruh data dan dokumen pendukung.
“Dokumen tersebut disiapkan sebagai bahan mediasi dengan harapan hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Punjul.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menyoroti program pelatihan kerja bagi masyarakat terdampak PHK yang mulai diluncurkan di Kota Sukabumi.
Program dari Kementerian Tenaga Kerja dengan total target 3.000 peserta se-Jawa Barat ini menjadikan Kota Sukabumi sebagai lokasi peluncuran pertama melalui kolaborasi bersama Serikat Pengemudi Daring (SPIN).
Inggu Sudeni menjelaskan bahwa di Kota Sukabumi terdapat enam kelompok pelatihan dengan total 96 peserta yang disambut baik oleh Ketua SPIN Kota Sukabumi, Kang Irfan.
Pelatihan tersebut terbagi menjadi tiga program pelatihan (proglat), yakni budidaya tanaman hidroponik (dua kelas), bakery (dua kelas), dan barista (dua kelas).
Menurut Inggu Sudeni, pelatihan semacam ini sebelumnya belum pernah diadakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
Anggaran terkait baru tercantum pada anggaran perubahan terakhir, namun pelaksanaan di tingkat kota masih menyesuaikan kapasitas APBD sehingga kuota pesertanya pun dibatasi.
Di luar isu ketenagakerjaan, Inggu Sudeni juga menyinggung keluhan pedagang terkait lonjakan harga bahan pokok, khususnya tepung tapioka yang disebut naik dari kisaran Rp7.000 hingga mencapai Rp20.000.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ayam goreng fried chicken turut merasakan dampaknya karena tepung dan tepung tapioka merupakan bahan baku utama mereka.
Kenaikan harga bahan baku tersebut dinilai menekan pelaku usaha kecil karena menaikkan harga jual meski hanya Rp500 tetap terasa berat, sementara margin keuntungan semakin menipis.
Kondisi ini dikaitkan dengan ketergantungan impor tepung, kemungkinan berkurangnya pasokan atau permainan oknum, serta meningkatnya kebutuhan menjelang pergantian tahun.

