Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan insan pers dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Ayep saat menggelar kegiatan Obrolan Santai (Obras) bersama awak media di salah satu tempat di Jalan Brawijaya, Kecamatan Gunungpuyuh, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka untuk membahas berbagai persoalan sekaligus arah pembangunan Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan itu, Ayep menekankan bahwa Kota Sukabumi bukan hanya milik kepala daerah maupun jajaran pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat.
Karena itu, insan pers memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah sekaligus bagian dari elemen masyarakat yang turut mengawal jalannya pembangunan.
Ia juga menyinggung pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan masa depan keluarga insan pers melalui penguatan instrumen keuangan yang dikelola secara bertanggung jawab.
Instrumen tersebut mencakup pengelolaan anggaran daerah melalui APBD yang berada dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dana filantropi melalui Lembaga Wakaf Doa Bangsa.
Ayep memastikan aset wakaf yang dikelola lembaga tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Kota Sukabumi. Salah satu manfaat yang akan disalurkan secara rutin setiap bulan adalah bantuan beasiswa pendidikan.
“Aset wakaf dipastikan menjadi milik masyarakat Kota Sukabumi yang manfaatnya disalurkan setiap bulan untuk program beasiswa pendidikan,” ungkapnya.
Selain membahas sinergi dengan media dan pengelolaan keuangan, Ayep memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan pembangunan fisik, khususnya pekerjaan konstruksi serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia mengingatkan seluruh rekanan dan pemborong agar melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, volume, serta ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Pemerintah, menurutnya, tidak mempersoalkan keuntungan yang diperoleh pelaksana pekerjaan selama dilakukan secara wajar dan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.
Namun, pengawasan akan diperketat agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kerugian keuangan daerah.
Ayep menegaskan tidak ingin kembali muncul temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun persoalan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) akibat pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
Terkait persoalan tersebut, ia mengungkapkan pemerintah daerah masih berupaya menyelesaikan tanggungan TLHP dari tahun-tahun sebelumnya.
Nilai yang semula mencapai belasan miliar rupiah kini disebut telah berkurang menjadi sekitar Rp7 miliar, meskipun sebagian pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut sudah sulit ditelusuri keberadaannya.
“Saya berkomitmen menuntaskan persoalan warisan tersebut selama menjabat,” tegas Ayep.
Pada kesempatan yang sama, Ayep juga menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kota Sukabumi.
Menurutnya, Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang ditunjuk pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan kementerian koordinator terkait untuk mendapatkan pembangunan fasilitas tersebut.
Penunjukan itu, lanjutnya, merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang juga menyasar sejumlah daerah lain, di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Karimun, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Bali.
Rencananya, gedung Bapas akan dibangun secara vertikal di kawasan Ciseureuh, Kecamatan Gunungpuyuh.
Kehadiran fasilitas ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan, terutama seiring penerapan ketentuan perundang-undangan terbaru yang semakin mengedepankan pendekatan pembinaan dan pemulihan.
Melalui keberadaan Bapas, penanganan terhadap pelaku tindak pidana tertentu diharapkan tidak selalu berujung pada penempatan di lembaga pemasyarakatan.
Pendekatan pembinaan dapat menjadi bagian dari alternatif penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di tengah persoalan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah melebihi daya tampung.
Ayep menilai penunjukan pembangunan Bapas juga menjadi salah satu bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam membuka akses program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan Kota Sukabumi tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi membutuhkan kemampuan mengoptimalkan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, ia memandang perlu adanya penguatan jejaring komunikasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan insan pers.
Keberadaan tim komunikasi nonformal dengan jaringan yang luas diharapkan dapat membantu memperlancar koordinasi, membuka peluang program strategis, serta mendorong semakin banyak dukungan pembangunan masuk ke Kota Sukabumi.
Dengan demikian, sinergi pemerintah dan media tidak hanya diarahkan untuk membangun komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengawal transparansi, memastikan kualitas pembangunan, dan memperluas peluang kemajuan daerah.

