Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) masih menjadi salah satu instrumen penting Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendorong pembangunan berbasis kewilayahan.
Lebih dari sekadar dukungan anggaran infrastruktur, program tersebut dinilai mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
Camat Cibeureum, Yanwar Ridwan, menyambut positif keberlanjutan P2RW pada 2026. Ia berharap program yang selama ini dinantikan masyarakat tersebut tetap dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Pasalnya manfaat program tersebut manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Menurut Yanwar, meskipun pelaksanaan P2RW tahun ini berada pada tahap perubahan anggaran, masyarakat harus tetap memanfaatkan alokasi yang tersedia secara optimal.
Pelaksanaannya pun perlu mengacu pada proposal yang telah diajukan agar kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga.
“Gunakan dana ini sebaik mungkin dan tingkatkan swadaya masyarakat di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan tahun berikutnya program ini masih ada, karena P2RW selalu dinantikan masyarakat,” kata Yanwar, Selasa (3/11).
Di Kecamatan Cibeureum terdapat 42 RW yang tersebar di empat kelurahan. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan prioritas pembangunan berbeda.
Karena itu, proposal yang disusun masyarakat menjadi acuan dalam menentukan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan di lingkungan masing-masing.
Yanwar menilai kekuatan utama P2RW justru terletak pada keterlibatan langsung masyarakat.
Anggaran pemerintah berfungsi sebagai stimulus untuk menggerakkan partisipasi warga, baik melalui tenaga, dukungan dana tambahan maupun bentuk swadaya lainnya.
Ia mencontohkan pembangunan rabat beton. Apabila alokasi anggaran pemerintah hanya mencukupi pengerjaan sepanjang 10 meter, kontribusi masyarakat memungkinkan pembangunan diperpanjang menjadi 15 meter.
“Anggaran pemerintah ini menjadi pemantik. Di Cibeureum, swadaya masyarakat biasanya cukup tinggi. Jadi, bukan hanya mengandalkan dana yang diberikan pemerintah, tetapi warga juga ikut berpartisipasi agar hasil pembangunan bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan lingkungan, P2RW juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan lain, termasuk penanganan persoalan kebersihan dan persampahan.
Dengan begitu, program tersebut dapat menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat di setiap wilayah.
Terkait realisasi P2RW 2026, Yanwar menyampaikan bahwa proses administrasi pencairan tengah berjalan melalui tahapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dokumen tersebut masih dalam proses di bagian hukum. Ia berharap pencairan dapat terealisasi dalam waktu dekat sehingga pembangunan bisa segera dilaksanakan.
Percepatan pelaksanaan menjadi perhatian tersendiri, terlebih memasuki periode musim penghujan.
Ia menginginkan setiap RW segera merealisasikan kegiatan sesuai proposal, dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Yanwar juga menyoroti dampak ekonomi yang dapat muncul dari pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat.
Perbaikan akses jalan lingkungan, misalnya, bukan hanya meningkatkan kenyamanan mobilitas warga, tetapi juga membuka kemudahan bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas perdagangan dan usaha.
“Kalau akses jalan lingkungan diperbaiki, warga yang berjualan menjadi lebih mudah dan nyaman. Masyarakat yang membeli juga lebih nyaman. Apalagi pengerjaannya melibatkan warga setempat, sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia berpandangan bahwa keberadaan P2RW turut memperkuat posisi dan peran pengurus RW dalam pembangunan.
Mereka memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan lingkungan, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta mengawal pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Bahkan, program tersebut dinilai ikut menumbuhkan antusiasme generasi muda untuk terlibat dalam kepengurusan RT dan RW.
Menurutnya, regenerasi kepemimpinan di tingkat lingkungan menjadi perkembangan positif karena semakin banyak anak muda yang bersedia mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan.
Ia berharap pengelolaan lingkungan ke depan semakin berkembang, termasuk dalam hal transparansi anggaran, partisipasi warga, dan responsivitas pelayanan.
Dengan demikian, RT dan RW dapat menjadi miniatur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Bagi Yanwar, keberlanjutan program pemberdayaan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran ataupun nama program yang digunakan pemerintah. Hal paling mendasar adalah bagaimana masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam setiap proses pembangunan.
“Apapun bentuknya, yang penting selalu melibatkan masyarakat, khususnya RW dan RT. Mau P2RW atau program lainnya, yang penting memberdayakan masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Semangat gotong royong harus terus dijaga,” pungkasnya.
