Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id Perubahan data desil yang berdampak terhadap kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penyaluran bantuan sosial menjadi persoalan yang disoroti Anggota DPRD Kota Sukabumi, Sahat Simangunsong, saat menyerap aspirasi masyarakat.
Keluhan warga yang sebelumnya memiliki KIS aktif, tetapi kini tidak lagi aktif setelah perubahan desil, menjadi perhatian serius.
Kondisi serupa juga dialami sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial, namun kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima.
Menanggapi persoalan tersebut, Sahat berencana menggandeng Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk turun langsung ke wilayah dan menelusuri berbagai keluhan masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang komunikasi sekaligus membantu warga memperoleh kejelasan mengenai perubahan status data kesejahteraan mereka.
Menurut Sahat, persoalan perubahan desil tidak cukup hanya dicatat sebagai aspirasi.
Keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia agar persoalan terkait layanan kesehatan dan bantuan sosial dapat ditangani sesuai ketentuan.
Ia pun melihat program Gerebek Desil yang dimiliki Dinas Sosial Kota Sukabumi sebagai salah satu sarana untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti persoalan warga di dua wilayah yang dikunjungi dalam kegiatan serap aspirasi.
“Dinas Sosial akan kami ajak untuk bersilaturahmi ke wilayah. Hari ini ada dua wilayah yang kami kunjungi dalam kegiatan serap aspirasi,” ujarnya, usai kegiatan reses ke-1 tahun sidang 2026-2027, Ahad (1/11/2026).
Di luar persoalan layanan kesehatan dan bantuan sosial, Sahat juga menaruh perhatian terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baginya, pemberdayaan pelaku usaha kecil menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri.
Ia menjelaskan, dukungan berupa bantuan modal usaha telah dijalankannya sejak sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi.
Program tersebut menggunakan dana pribadi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usaha.
Sahat menegaskan, bantuan modal tersebut bukan berasal dari anggaran Pemerintah Kota Sukabumi, melainkan murni menggunakan dana pribadinya.
Penyalurannya direncanakan mulai direalisasikan pada November 2026, dengan wilayah Sukakarya menjadi sasaran awal sebelum dilanjutkan ke wilayah lain yang dikunjungi dalam kegiatan serap aspirasi.
“Program UMKM ini memang menjadi salah satu program unggulan saya. Bantuan modal ini murni menggunakan anggaran pribadi, bukan dari pemerintah daerah. Insyaallah bulan ini akan kita cairkan, dimulai dari wilayah Sukakarya, kemudian menyusul ke wilayah lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan masyarakat, Sahat mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan dukungan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa Kota Sukabumi tidak memiliki mekanisme dana pokok-pokok pikiran (pokir) sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan tersebut. Adapun dana hibah yang tersedia dinilai belum maksimal karena nilai anggarannya relatif kecil.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislatif dalam mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat.
Usulan pembangunan dan kebutuhan warga memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar dapat direalisasikan, sementara keterbatasan dana hibah membuat tidak semua kebutuhan bisa segera ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan serap aspirasi tersebut, Sahat menghimpun sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perubahan data desil, keberlanjutan kepesertaan KIS, penyaluran bantuan sosial, pengembangan UMKM, hingga keterbatasan anggaran pembangunan.
Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan tindak lanjut, baik melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait maupun melalui upaya pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan secara langsung.
