Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id Program Kampung Sosial yang digelar di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, menjadi intervensi konkret dalam penanganan masalah sosial dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga filantropi.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menyampaikan, program ini merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial yang menyasar langsung masyarakat di wilayah Kampung Cikondang.
“Alhamdulillah hari ini ada intervensi dari provinsi untuk Kota Sukabumi. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Jawa Barat yang telah melaksanakan Kampung Sosial di Kecamatan Citamiang ini,” kata dia (7/4/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi saat ini fokus pada sejumlah prioritas pembangunan sosial, di antaranya penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, serta penguatan UMKM berbasis dukungan dana filantropis.
Program Kampung Sosial ini, lanjutnya, menjadi langkah awal menuju visi besar menjadikan Sukabumi sebagai “Kota Sosial” yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Goal-nya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kota Sukabumi, sesuai sila kelima Pancasila. Kita mulai dari Kampung Sosial, lalu kita tingkatkan menjadi Kota Sosial,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, pembiayaan program bersumber dari berbagai skema, mulai dari bantuan sosial pemerintah pusat (APBN), dukungan provinsi, APBD Kota Sukabumi, hingga kontribusi lembaga filantropi.
Salah satu mitra yang telah berkontribusi adalah Yayasan Doa Bangsa yang aktif dalam pembangunan perumahan serta pemberian beasiswa. Setiap bulannya, yayasan tersebut memberikan beasiswa kepada sedikitnya enam orang penerima.
Selain itu, program 12 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau 12 PAS juga terus berjalan sebagai kegiatan rutin. Pada kegiatan Kampung Sosial kali ini, secara simbolis disalurkan bantuan kepada lima penerima manfaat.
Dari sisi capaian, angka kemiskinan di Kota Sukabumi tercatat mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 6,9 persen atau turun sebesar 0,3 persen.
Meski demikian, pemerintah menargetkan penurunan yang lebih agresif, yakni sebesar 1 persen per tahun dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
“Target kita 1 persen per tahun. Mudah-mudahan dalam tujuh tahun ke depan bisa terus ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Sukabumi mengedepankan kolaborasi lintas sektor melalui intervensi terpadu dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah, maupun pihak swasta dan filantropi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat menjelaskan bahwa program Kampung Sosial merupakan bagian dari instruksi khusus pimpinan yang akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Di Kampung Cikondang, terdapat sebanyak 143 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi sasaran program.
Mereka mendapatkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari rehabilitasi sosial, bantuan sembako, penyediaan alat bantu seperti kursi roda, hingga pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
“Selain itu, kita juga melakukan penataan lingkungan sosial, termasuk membersihkan dan merapikan tempat-tempat aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, program ini tidak menggunakan anggaran APBD secara langsung, melainkan berbasis kolaborasi dengan berbagai lembaga filantropi.
Sementara peran pemerintah lebih pada dukungan tenaga dan pendampingan dari Dinas Sosial.
Secara umum, angka kemiskinan di Jawa Barat juga menunjukkan tren penurunan, dari 7,08 persen pada September 2024 menjadi 6,78 persen, atau turun sebesar 0,3 persen.
Penurunan ini juga diikuti oleh membaiknya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan sosial.
Untuk posisi Kota Sukabumi di tingkat provinsi, pihak Dinas Sosial menyebut data terbaru masih menunggu rilis resmi dari BPS.
Namun demikian, laju penurunan angka kemiskinan di Kota Sukabumi dalam satu tahun terakhir dinilai cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya.
