Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi Frendy Yuwono mengatakan, Forum Perangkat Daerah (FPD) adalah sebuah rangkaian rencana pembangunan yang berfungi sangat penting.
“Pertama untuk mensinergikan antara usulan-usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang agar selaras dengan program yang ada di SKPD,” kata Frendy usai mengikuti FPD DPUTR di salah satu resto di Kota Sukabumi, Rabu (4/4/2026).
Kedua melalui FPD ini diharapkan ada sinkronisasi antar program kegiatan DPUTR dan SKPD lain. Tujuannya untuk memperjelas kegiatan berikut capaian-capaian maupun indikator kinerja.
“Di tahun 2027, kita rencanakan mulai sekarang. Apa saja yang akan dicapai dan ketiga mensinkronkan dengan program pusat dan provinsi,” terang Frendy.
Untuk 2026 kata dia Pemkot Sukabumi sudah mencanangkan atas saran dari kepala daerah bahwa pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan ini arah ke optimalisasi dari pembangunan infrastruktur sebelumnya.
“Infrastruktur itu sudah ada sebelumnya hanya kurang optimal. Seperti pembangunan Gedung Aher, dimana pada tahun ini akan direvitalisasi. Lalu pembangunan Kecamatan Gunungpuyuh yang selama ini ngontrak serta pembangunan perkantoran dan Gedung BBD,” ujarnya.
Pemkot Sukabumi juga memanfatkan lahan di kawasan pusat pemerintahan di Cibeureum. Di lokasi tersebut rencana akan dibagun jembatan yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Jalan Lingkar Selatan.
“Selain jembatan penghubung, Pemkot Sukabumi juga akan membangun ruang terbuka publik untuk berbagai aktivitas masyarakat agar lokasi itu makin tampak hidup dan menjadi favorit bagi pengunjung,” ucapnya.
Dari sisi perencanaan program ini terbilang lama sejak RJPD 2005 hingga 2025. Begitu pun rogram RTRW tahun 2022 hingga 2042 juga sudah ada.
“Pak wali sebagai pimpinan daerah sangat mendukung dan mendorong agar program ini bisa terlaksana. Mungkin pada periode sebelumnya belum bisa diwujudkan. Kita mulai melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan yang ada,” kata Frendy.
Jika budget anggaran yang dibutuhkan ternyata melebihi dari ekspektasi maka hal itu akan diusulkan ke provinsi dan Kementerian PU dan Kementerian terkait, tambahnya.
