Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan arah pembangunan tahun 2026 dengan menempatkan kemandirian fiskal sebagai fondasi utama.
Seluruh Peraturan Daerah akan dijalankan secara optimal, terutama regulasi yang berkaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan Perda yang sudah ada akan dilaksanakan sepenuhnya, sementara Perda yang belum tersedia atau perlu penyesuaian akan disusun dan direvisi sesuai dinamika kebutuhan daerah.
“Perda menjadi instrumen penting untuk menggali dan menguatkan sumber-sumber PAD Kota Sukabumi,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).
Dalam perencanaan 2026, PAD murni Kota Sukabumi ditetapkan sebesar Rp535 miliar. Namun, Pemkot menargetkan capaian yang lebih tinggi melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan potensi dan sumber daya yang ada, PAD bisa kita dorong hingga Rp600 miliar,” tegas Ayep.
Untuk memastikan akuntabilitas, Pemkot Sukabumi akan menerapkan sistem e-budgeting sebagai alat kontrol seluruh pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD.
“Semua penggunaan anggaran akan terpantau secara transparan dan terukur,” jelasnya.
Ayep juga mengajak dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif mendukung kemandirian fiskal daerah melalui kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah, seperti PBB-P2, BPJT, pajak reklame, dan sektor lainnya.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahtjandi, menyampaikan bahwa rapat pimpinan selama tiga hari menjadi momentum penyelarasan rencana kerja seluruh OPD, BUMD, dan BLUD untuk tahun 2026.
“Program prioritas dan strategis dalam RPJMD akan terus dikawal, dengan evaluasi kinerja OPD dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada publik,” katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD R. Syamsudin S.H, Yanyan Rusyandi, mengungkapkan capaian layanan kesehatan daerah yang semakin diperkuat dengan penghargaan Wira Dharma tingkat Jawa Barat sebagai rumah sakit terlengkap.
“Ke depan, layanan kemoterapi akan mulai berjalan sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah,” tuturnya.
Di sisi lain, Camat Citamiang Aries Ariandi menegaskan peran kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah kota dalam menggerakkan pelayanan publik dan mendukung peningkatan PAD.
“Kami didorong untuk bekerja lebih profesional dan responsif sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota,” tandasnya.
