Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat upaya memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan.
Hal tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, pemutakhiran data serta pendekatan langsung kepada keluarga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi.
Targetnya adalah mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar kembali memperoleh hak pendidikannya.
Barang tentu langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah Usia Sekolah (ATSUS), sekaligus membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang terkendala berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan keluarga.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Novian Restiadi, mengungkapkan berdasarkan pendataan per Oktober 2026 terdapat sekitar 2.400 anak masuk kategori ATSUS.
Angka tersebut bersifat dinamis karena dapat berubah seiring perkembangan kondisi di lapangan, termasuk ketika anak kembali melanjutkan pendidikan.
Menurut Novian, persoalan anak tidak sekolah memiliki latar belakang yang beragam.
Selain keterbatasan ekonomi, terdapat faktor sosial, kebiasaan, kenakalan remaja, persoalan keluarga atau broken home, hingga pilihan sebagian keluarga yang lebih mengarahkan anak untuk menempuh pendidikan di pesantren dibandingkan pendidikan formal.
“Faktor penyebabnya banyak, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, kebiasaan dan faktor lainnya. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing anak,” kata Novian pada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Untuk memastikan penanganan berjalan tepat sasaran ujarnya, Disdikbud akan melakukan verifikasi dan validasi data yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem informasi Kemendikbudristek, serta Sadajabar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Melalui sistem tersebut, identitas anak yang tidak bersekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan dapat diketahui berdasarkan nama dan alamat atau by name by address.
Data selanjutnya akan dicocokkan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan dengan melibatkan aparat kewilayahan.
Novian menjelaskan, keberhasilan penanganan ATSUS tidak cukup hanya mengandalkan pendataan administratif.
“Diperlukan pendekatan persuasif untuk membangun kembali semangat anak agar bersedia melanjutkan pendidikan,” jelas Novian.
Karena itu, proses penjangkauan akan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan persoalan yang dihadapi setiap anak.
Dalam pelaksanaannya, Disdikbud akan berkolaborasi dengan aparat wilayah, mulai dari RT, RW hingga perangkat kewilayahan.
Pendampingan juga melibatkan Dinas Sosial serta unsur Dalduk KBP3, terutama untuk menangani anak yang menghadapi persoalan keluarga maupun sudah terbiasa bekerja sehingga kehilangan keinginan untuk kembali bersekolah.
Bagi anak yang masih memiliki keinginan melanjutkan pendidikan tetapi terkendala biaya kebutuhan pendukung seperti seragam dan perlengkapan sekolah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah alternatif bantuan.
Novian menegaskan, keterbatasan membeli seragam tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Pemerintah telah menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu,” tuturnya.
Selain itu, pembiayaan operasional pendidikan formal telah didukung melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kebutuhan lain di luar pembiayaan sekolah yang terkadang menjadi kendala, seperti biaya transportasi dan perlengkapan belajar.
Disdikbud juga menemukan kasus anak usia sekolah dasar yang lebih memilih atau terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri dan tengah diupayakan penanganannya dengan melibatkan pihak sekolah serta pendamping sosial.
Sementara bagi anak yang mengalami hambatan untuk kembali ke pendidikan formal, pemerintah menyediakan jalur pendidikan nonformal sebagai solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan belajar.
Alternatif tersebut meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada langsung di bawah Disdikbud dengan pola pembelajaran reguler, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan layanan lebih fleksibel melalui program Paket A, Paket B dan Paket C.
“Kalau memang tidak bisa masuk pendidikan formal, masih ada pendidikan nonformal. Ada Paket A, B maupun C. Kita punya kewajiban mendorong agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan,” jelasnya.
Bahkan, dalam beberapa kasus, anak yang memiliki riwayat kenakalan remaja dan mengalami penolakan dari sejumlah sekolah tetap didorong agar memperoleh akses pendidikan melalui jalur alternatif tersebut.
Novian menambahkan, pihaknya telah menugaskan kepala bidang terkait untuk menjalin komunikasi dengan wilayah.
Setelah proses verifikasi dan validasi rampung, anak-anak yang teridentifikasi tidak bersekolah akan ditindaklanjuti melalui pendekatan langsung bersama unsur terkait.
Ia berharap upaya tersebut dapat segera dipercepat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi.
Hal ini sejalan dengan perhatian pimpinan daerah yang menginginkan tidak ada lagi anak usia sekolah kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Selain mengoptimalkan pendataan, pemanfaatan teknologi juga mulai diarahkan untuk mendukung penanganan ATSUS.
Melalui Sadajabar, tersedia solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu mengarahkan anak berdasarkan data dan alamat tempat tinggal menuju PKBM terdekat.
Menurut Novian, tantangan terbesar justru muncul ketika anak sudah kehilangan motivasi belajar dan merasa nyaman bekerja.
Karena itu, pendekatan kepada anak dan keluarga menjadi bagian penting dalam proses mengembalikan mereka ke dunia pendidikan.
Melalui penguatan koordinasi, pendataan yang lebih akurat, pendampingan sosial serta optimalisasi pendidikan formal dan nonformal, Disdikbud Kota Sukabumi optimistis upaya mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan dapat berjalan lebih efektif.
Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi, persoalan keluarga maupun hambatan sosial lainnya.
Dengan demikian, setiap anak tetap memiliki ruang dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta meraih masa depan yang lebih baik.

