DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis dalam Rapat Paripurna ke-28

Wartawan Iyus Firdaus

Pelitasukabumi.id – DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati empat agenda penting dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026, Senin (16/11/2026).

Sejumlah keputusan tersebut mencakup pembentukan regulasi daerah untuk 2027, persetujuan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), hingga penyempurnaan dokumen APBD 2027 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Empat agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong penataan kelembagaan dan tata kelola pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi itu dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta undangan lainnya.

Empat agenda yang disepakati meliputi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta keputusan pimpinan DPRD terkait penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyetujui dua raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu dituangkan melalui Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa dan Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.

Pembahasan Raperda tentang Desa memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 19 Oktober 2026 mengenai fasilitasi raperda, serta laporan Komisi I DPRD.

Sementara itu, Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengacu pada Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 9 November 2026 tentang fasilitasi raperda dan laporan hasil pembahasan Komisi I.

Kedua raperda tersebut telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil persetujuannya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

Tahapan berikutnya, Bupati Sukabumi akan menyampaikan kedua raperda tersebut kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, menyampaikan laporan mengenai Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026.

Program legislasi tersebut memuat sembilan raperda, terdiri atas lima usulan prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah. Dari keseluruhan usulan itu, delapan merupakan raperda baru, sedangkan satu lainnya merupakan perubahan regulasi yang sudah berlaku.

Lima raperda prakarsa DPRD meliputi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang menjadi usulan Komisi II pada Triwulan III Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD dari Komisi III pa serta Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dari Komisi IV pada Triwulan II.

Selain itu, terdapat Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diusulkan Komisi IV pada Triwulan II. Raperda tersebut menjadi satu-satunya usulan berstatus perubahan.

Satu usulan lainnya yakni Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang menjadi prakarsa Bapemperda dan dijadwalkan masuk pembahasan Triwulan II.

Adapun empat raperda prakarsa Pemerintah Daerah terdiri atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Raperda Perubahan APBD 2027, Raperda APBD 2028, serta Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keempatnya masing-masing menjadi tanggung jawab BPKAD untuk tiga raperda terkait APBD, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai jadwal, empat raperda ditargetkan disampaikan pada Triwulan II, empat lainnya pada Triwulan III, dan satu raperda pada Triwulan IV 2027.

Bayu menjelaskan, penyusunan Propemperda diawali dengan surat Bupati tertanggal 2 November 2026. Selanjutnya, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan hingga mencapai kesepakatan pada 13 November 2026, sebelum akhirnya disampaikan dan disetujui dalam rapat paripurna.

Baca Juga :  Wabup: Pramuka Berperan Penting Membentuk Generasi Penerus Menuju Indonesia Emas 2045

Sementara itu, Badan Anggaran DPRD melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.

DPRD telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tertanggal 4 November 2026. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar pembahasan pada 12 November 2026 untuk menyempurnakan serta menyesuaikan kedua dokumen sesuai arahan gubernur.

Juru Bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd., juga menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.

Setelah Sekretaris DPRD H. Wawan Godawan Saputra membacakan rancangan keputusan, seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan. Bupati bersama pimpinan DPRD kemudian menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas proses pembahasan tiga raperda, yakni APBD 2027, Raperda tentang Desa, dan Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.

Terkait APBD 2027, Bupati menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD hingga menghasilkan kesepakatan penyempurnaan sebagai dasar penetapan APBD 2027.

Mengenai Raperda tentang Desa yang merupakan inisiatif Komisi I, Asep Japar menilai regulasi tersebut memiliki peran penting sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Materi yang diatur mencakup kedudukan, penataan dan kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa maupun pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur penghasilan pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, BUMDes, kerja sama antardesa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, perlindungan masyarakat hukum adat, hingga pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.

Bupati berharap keberadaan perda tersebut mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi itu juga diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah desa untuk berinovasi, mengembangkan potensi lokal, serta memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun perubahan keempat Perda tentang Perangkat Daerah membawa substansi perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.

Perubahan tersebut dilakukan melalui penyesuaian Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016, yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024.

Menurut Asep Japar, peningkatan tipologi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan serta tata ruang. Langkah ini sekaligus diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperjelas pembagian fungsi agar setiap rumpun pekerjaan dapat dikelola lebih fokus dan profesional.

Perubahan regulasi itu juga menjadi landasan hukum bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, pengisian formasi jabatan dan pegawai, serta tahapan penataan kelembagaan dan kepegawaian lainnya.

Menutup pendapat akhirnya, Asep Japar berharap seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).

Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan terus terjaga sehingga berbagai agenda pembangunan dapat berjalan optimal.

Sementara itu, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa seluruh raperda yang telah disetujui bersama akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apresiasi turut disampaikan kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

Bagikan Pelitasukabumi.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *