Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi merampungkan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Semester I Tahun 2026.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki efektivitas program, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui lima rekomendasi strategis.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, S.Si., M.A.P., mengatakan, pelaksanaan aksi pangan dan gizi selama Semester I 2026, termasuk capaian indikator, berbagai kendala di lapangan, serta langkah perbaikan dilakukan perangkat daerah terkait.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar bidang intervensi RAD-PG telah berjalan. Sejumlah indikator bahkan mencapai atau melampaui target, di antaranya ketersediaan pangan pokok sebesar 110 persen dan ketersediaan ikan sebesar 113 persen,” kata Erni (28/10/2026).
Pembentukan kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L/KRPL) kata dia, di lokasi fokus penanganan stunting juga melampaui target, yakni 24 kelompok dari target 13 kelompok.
Sementara itu, pelaksanaan bazar atau pasar murah telah mencapai target tujuh kegiatan di tujuh kecamatan.
Erni menambahkan, pada aspek pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, pendampingan kelurahan rentan pangan mencapai 100 persen.
“Cakupan balita yang mendapatkan suplementasi gizi tercatat sebesar 98 persen, sedangkan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri mencapai 92 persen,” ujarnya.
Meski memperlihatkan perkembangan positif, hasil Monev masih mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani.
Persoalan tersebut meliputi kesenjangan produksi sejumlah komoditas pangan lokal, belum optimalnya pemantauan stok dan harga pangan, serta pelaksanaan beberapa intervensi gizi dan keamanan pangan yang masih perlu dipercepat.
Penguatan akses air minum, sanitasi, pengelolaan sampah pangan (food waste), dan koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian.
Berdasarkan hasil analisis, Bappeda Kota Sukabumi merumuskan lima rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD-PG.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan produksi pangan lokal, pembenahan sistem pemantauan pasokan dan harga, percepatan intervensi pangan dan gizi, integrasi perencanaan serta penganggaran, hingga evaluasi yang berorientasi pada hasil dan dampak.
“Rekomendasi pertama adalah memperkuat produksi dan produktivitas pangan lokal. Hasil evaluasi mencatat produksi gabah kering panen, telur, susu, serta perikanan budidaya masih belum mencapai target,” tandasnya.
Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan produktivitas komoditas pangan lokal melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), penerapan teknologi smart farming, serta perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan produksi.
Peningkatan produksi tersebut lanjut dia, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketersediaan pangan daerah. Pengembangan metode pertanian yang sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan juga perlu didorong agar potensi sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Rekomendasi kedua berkaitan dengan penguatan sistem pemantauan pasokan, stok, dan harga pangan. Pemantauan perlu ditingkatkan melalui pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), penyempurnaan neraca pangan, serta peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih terarah bagi kelompok masyarakat dan wilayah rentan.
Selain itu, integrasi data bantuan sosial dengan data kerawanan pangan perlu diperkuat agar intervensi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kerja sama pasokan dengan daerah pemasok juga perlu ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat Kota Sukabumi,” tuturnya.
Rekomendasi ketiga menitikberatkan pada percepatan dan konvergensi intervensi pangan dan gizi. Perangkat daerah terkait perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, terutama intervensi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta kegiatan pendukung lainnya.
Upaya tersebut perlu disertai penguatan integrasi data pangan, gizi, kemiskinan, stunting, sanitasi, akses air minum, dan kondisi lingkungan.
Penyelarasan berbagai data tersebut diperlukan untuk menentukan lokasi prioritas sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Rekomendasi keempat adalah memperkuat integrasi RAD-PG dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
“Hasil Monev mengidentifikasi perlunya penyelarasan aksi RAD-PG dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta alokasi anggaran,” jelas Erni.
Setiap aksi prioritas perlu didukung indikator kinerja, target, lokasi pelaksanaan, perangkat daerah penanggung jawab, dan pembiayaan yang jelas.
Forum Koordinasi RAD-PG juga perlu diperkuat sebagai wadah koordinasi lintas sektor sekaligus sarana mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan program.
Adapun rekomendasi kelima adalah memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis hasil serta dampak.
Keberhasilan RAD-PG ke depan tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga harus diukur berdasarkan perubahan nyata dalam kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat.
Untuk mendukung keberlanjutan program, kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, komunitas, serta sumber pembiayaan alternatif perlu dikembangkan.
Salah satu potensi yang dapat dioptimalkan adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Laporan Monev turut menjelaskan bahwa capaian indikator yang belum optimal tidak seluruhnya menunjukkan kegagalan program.
Sebagian kegiatan memang dijadwalkan berlangsung pada Semester II Tahun 2026 sehingga realisasinya belum dapat dinilai secara menyeluruh pada periode evaluasi Semester I.
Selain jadwal pelaksanaan, keterbatasan anggaran, perubahan kondisi lapangan, keterbatasan data, serta kendala kesesuaian subkegiatan dalam SIPD turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah aksi.
Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah perbaikan agar pelaksanaan program berikutnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan.
Melalui laporan tersebut, Bappeda Kota Sukabumi mengharapkan perangkat daerah terkait dapat menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan untuk memperbaiki pelaksanaan program sesuai tugas dan kewenangannya.
Sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci agar setiap aksi pangan dan gizi berjalan lebih efektif, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Pelaksanaan RAD-PG pada akhirnya diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kegiatan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Perubahan tersebut mencakup peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, perbaikan kualitas konsumsi pangan, peningkatan pelayanan gizi, serta penguatan tata kelola pangan dan gizi di Kota Sukabumi.
Dengan demikian, lima rekomendasi hasil Monev RAD-PG Semester I Tahun 2026 diharapkan menjadi pijakan perbaikan program lintas sektor, sehingga upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi.
