Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Kritik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan hunian dan infrastruktur disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Inggu Sudeni.
Ia menilai respons pemerintah masih belum sigap, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat darurat.
Hal itu disampaikan menyusul kejadian rumah roboh milik warga di wilayah Tipar, Kecamatan Citamiang, yang menurutnya seharusnya bisa diantisipasi lebih awal melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Ini menunjukkan bahwa penanganan Rutilahu belum berjalan optimal. Seharusnya ada langkah preventif sebelum kejadian seperti ini terjadi,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Inggu menekankan bahwa persoalan rumah tidak layak huni bukan kasus insidental, melainkan masalah berulang yang juga ditemukan di sejumlah wilayah lain seperti Kecamatan Baros.
Ia pun mempertanyakan kesiapan perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, alasan ketiadaan anggaran tidak bisa terus dijadikan pembenaran, terutama untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan menyangkut keselamatan warga.
“Harus ada skala prioritas yang jelas. Jangan sampai program yang menyentuh langsung masyarakat justru tertunda,” tegasnya.
Selain sektor perumahan, ia juga mengkritisi lambannya penanganan infrastruktur jalan.
Kondisi Jalan Ciaul Pasir yang rusak parah dan telah menyebabkan kecelakaan, dinilai sebagai bukti kurangnya respons cepat dari pemerintah daerah.
“Kalau sudah sampai menimbulkan korban, artinya ada keterlambatan dalam penanganan. Ini yang harus dievaluasi,” katanya.
DPRD, lanjut Inggu, akan terus mendorong agar pemerintah segera melakukan pembenahan, baik dari sisi perencanaan maupun pengalokasian anggaran.
Ia juga meminta dinas terkait tidak menunggu anggaran besar, tetapi mulai dengan langkah penanganan sementara yang bisa mengurangi risiko.
“Perlu ada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangan menunggu semua sempurna baru bergerak,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD akan mengawal komitmen pemerintah, terutama saat anggaran perubahan maupun dana transfer pusat mulai tersedia, agar benar-benar difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat.
“Ini soal keberpihakan. Pemerintah harus hadir lebih cepat dan lebih nyata,” tandasnya.
