Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki mengajak Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk ikut mengeroyok program pemerintah.
Hal itu disampaikannya usai saat membuka Konferensi Cabang III PC Muslimat NU Kota Sukabumi di Toserba Selamat di Jalan R.E Martadinata, Kamis (8/1/2026).
Dia menambahkan, program Ormas itu harus linier dan beririsan dengan program pemerintah.
“Program pemerintah itu banyak ada sekitar 26 indikator diantaranya masalah pendidikan, kesehatan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan stunting,” kata dia.
Segitu banyaknya, pemerintah tidak mungkin mengerjakannya sendiri tapi harus didukung dan didorong oleh semua komponen masyarakat termasuk keterlibatan PC Muslimat NU.
“Desil 1 dan 2 itu jumlahnya 65.000 orang. Kelompok ini kondisi ekonominya perlu dibantu. Kalau dianggarkan Rp1 juta berarti pemerintah menyiapkan Rp65 miliar kalau Rp250 ribu berarti Rp16 miliar,” terangnya.
Dari sisi kebijakan anggaran, bahwa harus ada kontribusi dari pemerintah pusat, provinsi dan kota kabupaten. Terkait PAD, selama dia menjabat akan tetap konsisten mendorong peningkatan PAD dari waktu ke waktu.
“PAD itu adalah sumber daya utama sebuah pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengawal proses pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Anggota DPR RI Komisi IX, Zainul mengungkapkan, kegiatan ini merupakan momen lima tahunan untuk melakukan pemilihan Ketua PC Muslimat NU.
Dalam kesempatan tersebut dia menyampaikan agar Muslimat NU bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kebetulan saya di Komisi IX membidangi kesehatan, tenaga kerja, BKKBN dan pekerja migran,” ujarnya.
Selain itu NU juga akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Sukabumi terkait program internal untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
“Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan punya Program Gerakan Kesehatan Masyarakat (Germas). Nanti sasaran-sasarannya kita ambil di Muslimat NU,” ungkap Zainul.
Dia juga sempat menerima laporan ada TKI yang bekerja di Tiongkok sedang dalam kondisi sakit. Konon belum bisa dipulangkan karena harus menebus ke agensi.
“Ada laporan ke saya soal itu, tapi kalau soal ada tebusan yang harus dipenuhi, saya baru tahu sekarang. Harusnya tidak boleh bahkan agensi harus bertanggungjawab,” tegasnya.
