Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole,
merampungkan penyusunan skala prioritas untuk dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
Fokusnya jelas dengan memetakan kebutuhan warga, memperkuat perencanaan pembangunan, dan memastikan proses musyawarah berlangsung lebih partisipatif serta terverifikasi.
Lurah Gunungparang, Cecep Hidayat, menyebut sembilan RW telah menyodorkan lima hingga enam usulan dengan karakter kebutuhan yang bervariasi. Namun mayoritas mengarah pada pembangunan infrastruktur.
“Kebanyakan usulan itu fisik dan banyak yang lokasinya di gang. Kalau dekat jalan besar biasanya sudah ditangani dinas,” kata Cecep, Selasa (9/12/2025).
Untuk program pemberdayaan masyarakat, ia memastikan realisasi tahun 2025 telah berjalan tuntas melalui kegiatan yang digarap PKK, Karang Taruna, dan Kader Posyandu.
Melalui Musrenbang, kata Cecep, wawasan masyarakat turut meluas, terutama soal kesiapsiagaan bencana.
“Kemarin kita gelar bimtek Posyandu tentang Lansia,” ujarnya. Meski demikian, potensi ancaman di wilayah Gunungparang relatif rendah karena berada di pusat kota. “Paling banjir limpasan saja,” lanjutnya.
Dari usulan fisik yang menjadi skala prioritas di Musrenbang tingkat Kelurahan, anggaran yang di butuhkan untuk kegiatan fisik mencapai kurang lebih Rp1,1 Milyar dan kegiatan non fisik kurang lebih Rp110 juta. Cecep bersama LPM Kelurahan Gunungparang akan mengawal terus usulan-usulan warga hingga ke Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kota.
Camat Cikole, Caesar Anwar, menjelaskan hingga saat ini tiga kelurahan telah mengadakan Musrenbang Cisarua, Selabatu, dan Gunungparang disusul Kelurahan Subangjaya pada siang hari.
Ia menegaskan pola usulan antarwilayah hampir serupa, di mana kebutuhan fisik masih menjadi titik utama.
Meski begitu, Caesar memastikan bahwa setiap usulan lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat. Alur perencanaan tetap mengikuti tahapan baku mulai dari rembuk warga, pra-Musrenbang hingga Musrenbang final.
“Pembinaan UMKM kini punya porsi besar, termasuk layanan yang mulai berbasis digital,” ungkapnya. Terkait usulan lama yang belum terealisasi, Caesar menyebut keterbatasan anggaran menjadi faktor penentu.
Setiap usulan tetap dicatat dan diprioritaskan sesuai urgensi selama sejalan dengan kapasitas pembiayaan daerah.
