Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi menetapkan APBD 2026 sebagai pijakan kerja pemerintahan tahun depan. Dengan pengesahan ini, dokumen anggaran langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahap evaluasi, memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengakui bahwa tahun anggaran 2026 akan diwarnai pengetatan cukup signifikan. Efisiensi sebesar Rp159 miliar menjadikan ruang fiskal daerah jauh lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah bersama DPRD tetap solid dalam mencari langkah penyelesaian.
“Kita akan terus berikhtiar mengejar kekurangan ini. Bersama legislatif, lewat fraksi-fraksi, kita mendorong agar kebutuhan daerah tetap bisa dipenuhi,” kata Ayep, Jumat (28/11/2025).
Ayep menyoroti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 21 persen—angka yang jauh melampaui rata-rata daerah lain yang hanya 3 hingga 10 persen.
Dampaknya terasa langsung pada alokasi anggaran di perangkat daerah; SKPD hanya bisa menganggarkan sekitar Rp150 juta per tahun, sementara kecamatan sekitar Rp100 juta sebelum dana parsial turun.
Soal P2RW, Ayep menjelaskan bahwa program tersebut belum tercantum dalam postur APBD 2026. Namun ia menilai pelaksanaannya di lapangan selama ini tetap membawa hasil positif.
“Masyarakat sudah merasakan manfaat P2RW. Bahkan di beberapa wilayah, anggaran Rp25 juta ditambah dengan swadaya warga. Ini yang saya apresiasi: padat karya berjalan, infrastruktur juga terbangun,” ujar Ayep.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap percaya diri menghadapi situasi fiskal yang tidak mudah. Menurutnya, kunci utama adalah menjaga optimisme sambil memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
“Semangat harus dijaga. Kita perlu meningkatkan PAD untuk menutup kekurangan. Ada 14 Raperda yang sudah dibahas, termasuk soal pekerja migran—semuanya bagian dari ikhtiar memperkuat fondasi ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, yang akrab disapa Wanju, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah melaporkan hasil reses sebelum menyetujui APBD 2026 secara bulat. Ia menilai dinamika selama sidang paripurna merupakan hal wajar dalam proses politik.
“Terkait P2RW, Banggar memastikan program ini tetap berjalan pada 2026. Kita sadar fiskal tahun depan berat, tapi jika dana parsial turun sekitar Maret atau April, kita siap menyesuaikan. Tantangan lebih besar kemungkinan muncul saat anggaran perubahan,” jelasnya.
Di tengah tekanan anggaran, pemerintah dan DPRD Kota Sukabumi menegaskan komitmen untuk tetap menjaga keberlangsungan program yang menyentuh langsung masyarakat, sambil memperkuat tata kelola agar setiap rupiah anggaran bekerja lebih efektif.
APBD 2026 Disahkan, Kota Sukabumi Hadapi Tantangan Efisiensi Anggaran
