Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut resmi dibuka dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (10/11/2025), dengan penyampaian penjelasan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki.
Wali Kota menegaskan, penyusunan RAPBD 2026 telah dilakukan sesuai amanat Pasal 104 dan 105 PP Nomor 12 Tahun 2019.
“Rancangan APBD ini kami sampaikan tepat waktu pada 29 September 2025, sebagai bentuk komitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Ayep.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp1,175 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp1,186 triliun dan pembiayaan daerah Rp10,861 miliar.
Menurutnya, angka-angka itu dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.
“RAPBD ini disusun untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Ayep.
Namun, Ayep mengungkapkan adanya tantangan serius berupa pengurangan anggaran sekitar Rp159 miliar dari pusat. Meski demikian, Pemkot tidak tinggal diam.
“Kami bersama DPRD akan berangkat ke Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan agar pengurangan ini bisa dikompensasi. Surat resmi sudah kami kirimkan, dan kami siap jemput bola ke Jakarta,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun ada efisiensi, belanja penting tetap aman. “Insentif pegawai, kegiatan masyarakat, dan belanja wajib tidak tersentuh. Kami hanya akan melakukan penyesuaian pada belanja operasional dan pembangunan fisik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan pihaknya solid mendukung langkah Pemkot.
“Kami siap bersama wali kota memperjuangkan hak daerah ini. Karena pengurangan Rp159 miliar tersebut berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD) nasional, yang seharusnya tidak diberlakukan sama rata,” katanya.
Wawan menilai, kinerja keuangan Kota Sukabumi justru layak diapresiasi. “Sukabumi termasuk tiga besar nasional dalam realisasi anggaran. Jadi, bukan waktunya dikurangi justru harus dihargai,” tegasnya.
Pemkot dan DPRD Kota Sukabumi Gercep Bahas RAPBD 2026, Wali Kota Siap Jemput Bola ke Kemenkeu
