Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengatakan, untuk mendongkrak sumber pendapatan asli daerah (PAD) dia memiliki strategi khusus yang dirancang sedemikian rupa yaitu dengan terus mendorong penyehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BUMD.
Hal itu disampaikan Ayep Zaki usai mengikuti kegiatan Rapat Paripurna
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (17/6/2025).
”Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BUMD harus dalam kondisi sehat agar seluruh aset yang dimiliki Pemkot dapat lebih produktif dan menghasilkan pendapatan,” ujarnya.
Rapat dihadiri oleh 24 orang anggota DPRD bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat struktural SKPD.
Lebih lanjut dia menyampaikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya.
”Ini menunjukkan komitmen kita dalam menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ujar Ayep.
Pada bagian lain dia menuturkan, penyusunan RPJMD Kota Sukabumi 2025–2029, Ayep mengakui sempat terjadi keterlambatan.
Kendati demikian, seluruh janji politik kepala daerah telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
”Saat ini tinggal kita implementasikan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal,” jelasnya.
Pemkot juga tengah menyasar bantuan keuangan (Bankeu) provinsi tahun 2026, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pembiayaan alternatif.
”Dana bagi hasil kita tahun 2025 tidak sepenuhnya diterima 100 persen. Oleh karena itu, tahun depan kita kejar tambahan pembiayaan untuk percepatan pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama dia juga menyampaikan rencananya melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di semua tingkatan, dari eselon II hingga IV.
”Tahun 2025–2026 kita akan normalisasi seluruh struktur OPD. Supaya antarinstansi bisa bekerja lebih sinergis dan anggaran digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran,” tandasnya.
