Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk melakukan validasi hasil pendataan yang dilakukan oleh tim enumerator terkait kerusakan rumah dan aset daerah yang terdampak bencana. Rakor ini berlangsung di Pendopo Sukabumi pada hari Jumat, 17 Januari 2025.
Sekda mengungkapkan data terbaru mengenai jumlah rumah yang terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi. Tercatat sebanyak 9.930 rumah rusak, terdiri dari 4.030 unit rumah yang rusak ringan, 2.358 unit rusak sedang, dan 3.542 unit rusak berat.
“Jumlah ini sangat signifikan dan perlu perhatian kita bersama. Kami berkomitmen untuk segera memberikan solusi terbaik untuk masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Dia menambahkan, penting dilakukan kolaborasi antara semua stakeholder, termasuk instansi terkait, untuk memastikan bahwa upaya pemulihan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
“Kami mengharapkan sinergi yang solid agar pemulihan dapat segera dilaksanakan demi meringankan beban warga yang terdampak,” imbuhnya.
Sementara itu Pengelola Monitoring BPBD Jawa Barat, Septian Adiwidowo, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sukabumi kini memasuki tahap transisi pemulihan pasca-bencana.
Menurutnya, salah satu langkah penting dalam proses pemulihan adalah penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P), yang akan menjadi panduan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pengkajian pasca bencana yang mencakup sektor perumahan, infrastruktur, dan sosial perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi.
“Untuk itu, kita perlu menginventarisasi segala bentuk kerusakan akibat bencana yang melanda, baik di sektor perumahan, infrastruktur, maupun sosial, agar langkah pemulihan dapat segera dilakukan,” terang Septian Adiwidowo.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, serta sejumlah kepala dinas lainnya.
