Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Marwan Hamami-Iyos Somantri, akan segera berakhir pada Februari 2025. Kedua pemimpin tersebut akan digantikan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024, Asep Japar-Andreas, yang akan memimpin Kabupaten Sukabumi mulai tahun depan.
Namun, sejumlah pihak menilai, kepemimpinan berikutnya akan dihadapkan pada tantangan berat untuk menyelesaikan masalah yang masih belum tuntas di bawah pemerintahan Marwan-Iyos.
Sebagai bagian dari visi dan misi mereka, Marwan dan Iyos telah merencanakan sejumlah program penting, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun, hasilnya belum menunjukkan kemajuan signifikan, dengan banyak proyek yang tampak berjalan di tempat dan kurangnya hasil nyata bagi masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah banyaknya proyek pembangunan yang terbengkalai, seperti gedung-gedung mangkrak yang seharusnya menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah.
Menurut pengamat kebijakan publik, Bambang Rudianto, program-program yang diusung oleh Marwan dan Iyos sering kali hanya sebatas “lips service” atau omong kosong tanpa implementasi yang jelas.
Meskipun mereka mampu menghipnotis publik dengan retorika politik mereka, banyak kebijakan yang seharusnya bisa diselesaikan justru terbengkalai.
“Banyaknya sorotan terhadap Bupati Sukabumi sepanjang tahun 2024 menunjukkan ketidakmampuan dalam mengejawantahkan visi misi yang mereka tawarkan kepada rakyat,” kata dia, Kamis (2/1/2025).
Dalam banyak kasus kata Bambang, pemerintahan baru sering kali enggan untuk menuntaskan kebijakan atau proyek yang belum selesai dari pemerintahan sebelumnya, dengan alasan bahwa itu bukan bagian dari agenda mereka. Akibatnya, masalah tersebut tetap mengganggu masyarakat dan aparat pemerintah daerah.
Selain itu, ada pula masalah lain yang semakin memperburuk citra pemerintahan Marwan-Iyos, yakni lemahnya pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sempat diguncang masalah internal.
Kekurangan pengawasan ini semakin mempersulit penyelesaian persoalan yang ada, dan dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi pemerintahan yang baru jika tidak segera ditangani.
Tak hanya masalah administratif dan proyek yang terbengkalai, bencana alam yang melanda Kabupaten Sukabumi pada awal Desember 2024 juga menjadi beban baru bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup besar, sehingga pemerintah baru harus menanggung tanggung jawab besar dalam pemulihan dan perbaikan pasca-bencana.
