Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id- Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PPP, Muchendra, meminta Wali Kota Sukabumi mengkaji ulang rencana mengubah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) menjadi Program Padat Karya. Ia menilai perubahan sebaiknya berlaku mulai 2026, bukan di tengah tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, anggaran P2RW tahun 2025 sudah disahkan melalui mekanisme legislatif sehingga wajib dijalankan sesuai peruntukan. Pemerintah beralasan perubahan dilakukan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun setelah memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Muchendra memastikan tidak ditemukan pelanggaran signifikan.
“Kalau ada laporan di beberapa RW yang kurang sesuai, cukup dilakukan evaluasi dan perbaikan. Tidak ada alasan P2RW dihentikan. Program padat karya boleh dijalankan, tapi mulai tahun depan,” tegasnya, Senin (11/8/2025).
Meski mengkritisi, Muchendra mengapresiasi pemerintahan Ayep Zaki yang dinilainya tetap berada di jalur pro-rakyat. Ia juga menilai langkah agresif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) patut diapresiasi, termasuk kerja keras Kepala BPKPD Galih yang terus mengupayakan capaian target.
Terkait isu dugaan pengusaha besar mengemplang pajak, Komisi 2 bersama Badan Anggaran sedang mengkaji selisih pembayaran yang seharusnya diterima. Ia mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menutup celah potensi kebocoran pajak.
Muchendra juga merespons positif aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengangkat isu strategis kota, meski disayangkan dilakukan saat wali kota tidak berada di tempat. Ia memastikan pertemuan antara wali kota dan mahasiswa sudah dijadwalkan untuk membahas aspirasi mereka.
Sebagai partai pengusung, Muchendra menegaskan kritik yang disampaikan merupakan dukungan konstruktif demi penyempurnaan kebijakan. “Fraksi PPP akan selalu mengingatkan wali kota jika ada kebijakan yang perlu disesuaikan, supaya semua program berjalan optimal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kota mampu menyeimbangkan inovasi baru dengan kelanjutan program yang telah terbukti bermanfaat. “Inovasi penting, tapi kesinambungan program juga krusial agar dampaknya dirasakan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar setiap perubahan program memiliki kajian komprehensif yang melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan masyarakat di DPRD. Menurutnya, proses ini akan meminimalkan penolakan di lapangan dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan warga.
Muchendra juga mengajak seluruh RW dan elemen masyarakat tetap aktif mengawal pelaksanaan P2RW tahun ini. “Mari pastikan anggaran digunakan tepat sasaran, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga di lingkungan masing-masing,” tutupnya.
Muchendra Minta Perubahan P2RW Jadi Padat Karya Ditunda Tahun Depan
