Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor. Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota yang digelar Bappeda bersama DP2KBP3A Kota Sukabumi, Jumat (16/05/2025) di Gedung Bappeda.
Rakor tersebut juga membahas petunjuk teknis pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting secara terpadu. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Kepala Bappeda Asep Suhendra, Kepala DP2KBP3A Yadi Mulyadi, serta Tenaga Ahli Kebijakan Publik INEY Kemendagri, Iman Almuttaqin.
Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa stunting merupakan tanggung jawab utama kepala daerah. Ia menyatakan kesiapan penuh menuntaskan persoalan tersebut dengan kerja sama solid seluruh pihak. “Kuncinya kita harus kompak dan solid. Ini untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan strategi peningkatan PAD dengan mengoptimalkan BUMD agar dapat menopang pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk intervensi gizi seperti pemberian telur dan susu bagi ibu hamil dan anak-anak. “Anggaran stunting harus berdampak langsung, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Kepala Bappeda Asep Suhendrawan menyebut bahwa aksi konvergensi harus berbasis pada identifikasi akar masalah. Ia menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas PU yang berkontribusi melalui penyediaan sanitasi sebagai bagian dari intervensi stunting.
Senada, Kepala DP2KBP3A, Yadi Mulyadi menegaskan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi semua OPD. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi pranikah melalui Balai UPPKS dan pemanfaatan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Menikah dan Hamil).
Menurut Yadi, barcode lokasi Balai UPPKS telah disebarkan ke kelurahan agar calon pengantin bisa berkonsultasi, diperiksa kesehatannya, serta mengisi data melalui Elsimil untuk meminimalkan risiko stunting sejak awal perencanaan keluarga.
Berdasarkan data terakhir, angka prevalensi stunting di Kota Sukabumi tercatat sebesar 26,9 persen. Meski data terbaru belum divalidasi, terdapat indikasi penurunan yang cukup signifikan. “Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mencapai target nasional di bawah 19 persen,” tegasnya.
