Wartawan M. Ikram
Pelitasukabumi.id Program Ayo Waktuna Berbagi Berkah 12 Pas yang digagas Pemerintah Kota Sukabumi terus bertransformasi. Tidak lagi berorientasi pada penyaluran bantuan sosial semata, inovasi tersebut kini diperluas untuk mendorong pemberdayaan sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Pengembangan program dilakukan melalui berbagai skema intervensi, mulai dari bantuan modal usaha dalam bentuk barang, dukungan sarana usaha bagi pelaku UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga pembenahan fasilitas sanitasi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, dr. Lulis Delawati, menjelaskan bahwa sejak Februari 2026, pelaksanaan 12 Pas mulai diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, terutama bagi masyarakat usia produktif yang telah memiliki usaha serta penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya.
“Sasaran utamanya adalah masyarakat usia produktif yang telah memiliki usaha UMKM serta penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya,” kata Lulis, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, perubahan pendekatan tersebut menjadi langkah strategis agar masyarakat penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Melalui dukungan produktif, mereka diharapkan mampu meningkatkan penghasilan, mengembangkan usaha, dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.
Meski demikian, bantuan tunai dan sembako tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah tidak memungkinkan untuk produktif, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas tertentu.
Skema tersebut tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Ke depan, kita berharap ada graduasi secara ekonomi. Masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan tentunya ini dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Sukabumi,” ungkapnya.
Pengembangan 12 Pas juga menyentuh persoalan hunian melalui program Ayo Waktuna Ngawangun Imah. Saat ini, sebanyak 31 rumah di Kelurahan Cisarua tengah diperbaiki, dengan rencana penanganan mencapai 80 rumah di wilayah tersebut.
Kelurahan Cisarua menjadi prioritas karena berdasarkan data PPTR tercatat memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di Kota Sukabumi. Pelaksanaannya turut mendapat dukungan dari Budha Tsuchi yang diproyeksikan berlanjut hingga 2027.
“Pelaksanaan perbaikan rumah tersebut turut memperoleh dukungan bantuan dari Budha Tsuchi, yang diproyeksikan berlanjut hingga 2027,” jelas Lulis.
Di bidang sanitasi, program 12 Pas bersinergi dengan Pemberdayaan Nasional Madani (PMM) untuk membantu memperbaiki jamban milik masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 22 jamban telah mendapatkan penanganan.
Sementara itu, untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat kelurahan, Pemkot Sukabumi juga mengembangkan bantuan gerobak UMKM.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha masyarakat kecil sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
Hal lain yang menjadi kekuatan 12 Pas adalah pola pelaksanaannya yang melibatkan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Keduanya turun dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi warga sekaligus mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pendekatan tersebut membuat penanganan yang dilakukan tidak terbatas pada persoalan bantuan sosial. Ketika ditemukan anak putus sekolah, Wali Kota mengarahkan agar mereka memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik Paket A, B, maupun C.
Begitu pula warga usia produktif yang belum bekerja. Pemerintah berupaya mengarahkan mereka agar dapat mengikuti program pemberdayaan dan memperoleh kesempatan kerja, termasuk melalui program PMI sebagaimana disampaikan dalam wawancara.
Kunjungan langsung kepala daerah juga menghadirkan nilai sosial tersendiri. Selain memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan masyarakat, kehadiran pemerintah di tengah warga memberikan motivasi, membangun semangat, serta memperkuat mental masyarakat dalam menghadapi tantangan kehidupan dan kondisi perekonomian.
Dari sisi pembiayaan, 12 Pas dibangun melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, BUMN, BUMD, serta kalangan filantropi. Program ini menggunakan skema non-APBD atau non-budgeter sehingga kepedulian terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.
Kolaborasi tersebut sekaligus memperluas jangkauan intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat.
Orientasinya bukan sekadar meringankan beban warga dalam jangka pendek, tetapi juga menghadirkan dukungan yang dapat memberikan perubahan lebih berkelanjutan.
Hingga akhir 2026, program 12 Pas telah memasuki episode ke-26 hingga ke-27 pada putaran kedua. Sebelumnya, putaran pertama telah menjangkau seluruh 33 kelurahan di Kota Sukabumi.
Lulis menegaskan, esensi utama program tersebut adalah mendorong perubahan kondisi masyarakat melalui bantuan yang tepat sasaran, pemberdayaan, serta keterlibatan berbagai elemen.
“Jadi, kita ajak semua lintas sektor untuk sama-sama peduli dan membantu masyarakat. Tujuan akhirnya tidak berhenti hanya berbagi-bagi saja. Ada konsep yang memang kita inginkan, masyarakat itu bisa bergraduasi,” tandasnya.
