Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerataan pembangunan dan ketepatan pendataan kesejahteraan menjadi dua persoalan yang mengemuka dalam kegiatan reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026 di Kampung Jogray, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Raden Koesoemo Hutaripto, mengungkapkan bahwa masyarakat masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, terutama perbaikan jalan serta perluasan akses layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Menurutnya, pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kawasan permukiman yang berada di pinggiran kota pun perlu mendapatkan perhatian agar warga dapat menikmati fasilitas dasar dan pelayanan publik secara layak.
“Walaupun berada di bagian pinggir wilayah perkotaan, masyarakat Kampung Jogray tetap membutuhkan infrastruktur yang memadai serta pelayanan publik yang mudah diakses,” kata Raden seusai kegiatan reses, Ahad (1/11).
Ia menilai, kondisi jalan lingkungan dan sejumlah gang di kawasan tersebut masih membutuhkan pembenahan. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk menunjang kelancaran mobilitas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, ia berharap program pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Kebutuhan masyarakat di lingkungan permukiman yang masih memerlukan peningkatan fasilitas dasar harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Selain perbaikan jalan, aspirasi mengenai akses air bersih turut menjadi perhatian. Warga berharap jangkauan layanan PDAM dapat diperluas hingga kawasan Kampung Jogray sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Di luar persoalan infrastruktur, kegiatan reses tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai pengaktifan kembali Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pentingnya pemutakhiran data desil sebagai salah satu acuan dalam menentukan sasaran program bantuan pemerintah.
Persoalan desil masih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pendataan maupun faktor yang dapat memengaruhi perubahan tingkat kesejahteraan dalam sistem tersebut.
Raden menjelaskan, status kepemilikan aset yang masih tercatat dalam dokumen administrasi dapat memengaruhi hasil pendataan kesejahteraan seseorang.
Hal itu bisa terjadi ketika kendaraan bermotor telah berpindah tangan, tetapi secara administratif masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya.
Persoalan serupa juga dapat muncul pada aset tanah atau bangunan yang sudah dialihkan kepada pihak lain, tetapi belum disertai penyelesaian administrasi perubahan kepemilikan.
Untuk itu, masyarakat diimbau memastikan dokumen kepemilikan aset sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kendaraan yang telah dialihkan dapat ditindaklanjuti melalui prosedur pemblokiran di Samsat, sedangkan tanah atau bangunan yang telah dijual perlu segera diproses balik nama sesuai ketentuan.
Langkah tersebut penting untuk membantu memastikan data administrasi mencerminkan kondisi kepemilikan terkini. Dengan data yang lebih akurat, pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat diharapkan menjadi lebih tepat.
Ia juga menilai sosialisasi mengenai sistem desil perlu diperluas. Pasalnya, masih ada warga yang mempertanyakan tingkat desilnya meskipun merasa tidak lagi memiliki aset yang tercatat dalam administrasi.
Pemahaman mengenai mekanisme pendataan menjadi penting agar masyarakat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penilaian kesejahteraan, sekaligus memahami langkah yang dapat ditempuh apabila terdapat ketidaksesuaian data.
Dalam reses kali ini, pembahasan mengenai persoalan tersebut berlangsung secara singkat dengan fokus pada penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi warga.
Dinas Sosial tidak turut mendampingi maupun diundang dalam kegiatan itu karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat Kampung Jogray diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dalam pembahasan program pembangunan ke depan.
Mulai dari pembenahan jalan lingkungan, perluasan akses air bersih, hingga peningkatan pemahaman dan akurasi data desil, seluruhnya membutuhkan perhatian agar pelayanan dasar dan program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat.
