Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Nenden Eviyanti mengatakan, penanganan persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi dilakukan secara terpadu melalui intervensi spesifik dan sensitif.
“Dalam pelaksanaannya, penanganan stunting dikoordinasikan melalui tim yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan kini mengalami perubahan nomenklatur menjadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting,” kata Nenden, Rabu (7/9/2026).
Dia menjelaskan, tim tersebut diketuai Wakil Wali Kota Sukabumi, dengan Bappeda sebagai sekretariat.
Di dalamnya turut terlibat Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), serta sejumlah perangkat daerah melalui kelompok kerja masing-masing.
Menurutnya, pola penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan konvergensi program. Sebab, persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya melalui satu sektor atau perangkat daerah.
“Stunting itu tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja, misalnya Dinas Kesehatan. Ini kerja bareng, kolaborasi, konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data nasional, prevalensi stunting di Kota Sukabumi masih berada di angka 19,6 persen. Angka tersebut berada di bawah prevalensi nasional, namun masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditangani melalui berbagai program dan kegiatan.
“Intervensi spesifik dilakukan Dinas Kesehatan, di antaranya melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan kebutuhan gizi bagi bayi dan balita. Intervensi sensitif melibatkan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya,” tegasnya.
Masih kata Nenden, Dinas Dalduk KB turut memberikan dukungan, sementara DPUTR berperan dalam aspek sanitasi yang menjadi salah satu faktor lingkungan yang berkaitan dengan stunting.
Kemudian DKP3 juga memiliki program yang berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan dan pemenuhan kebutuhan gizi.
“Intervensi program, kegiatan, subkegiatan dari masing-masing perangkat daerah, baik itu Dinas Kesehatan intervensi spesifiknya, maupun yang sensitif atau tidak langsungnya,” ujar Nenden.
Termasuk ada dukungan dari Dinas Dalduk KB, PUPR terkait sanitasi, kemudian DKP3 juga melalui program pekarangan untuk gizinya, tambahnya.
Di sisi lain, kinerja penanganan stunting Kota Sukabumi juga mencatatkan hasil positif. Berdasarkan penilaian kinerja melalui web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kota Sukabumi memperoleh nilai 88,71.
Lebih lanjut kata dia, capaian tersebut menempatkan Kota Sukabumi dalam jajaran lima besar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Lima daerah dengan capaian tersebut antara lain Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, dan Kota Sukabumi. Nilai Kota Sukabumi sebesar 88,71 disebut hanya terpaut tipis dengan daerah yang berada di atasnya.
Capaian itu dinilai menjadi gambaran atas komitmen dan konsistensi Pemkot Sukabumi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
“Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah sesuai dengan intervensi spesifik maupun sensitifnya,” katanya.
Meski demikian, capaian tersebut tidak dianggap sebagai akhir dari upaya penanganan stunting. Justru, hasil tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan konvergensi program agar prevalensi stunting di Kota Sukabumi dapat kembali ditekan.
Terlebih, pemerintah masih memiliki target untuk mendukung pencapaian angka prevalensi stunting sesuai target nasional sebesar 14 persen.
Berdasarkan data dari pemerintah pusat, perjalanan prevalensi stunting Kota Sukabumi menunjukkan angka yang cukup fluktuatif. Pada 2021, prevalensi tercatat sebesar 19,1 persen, kemudian meningkat menjadi 19,2 persen pada 2022.
Kenaikan cukup signifikan terjadi pada 2023 dengan prevalensi mencapai 26,9 persen. Namun, pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga menjadi 19,7 persen.
Untuk tahun berjalan, data prevalensi stunting belum tersedia karena proses pengukuran dan penetapan datanya dari pemerintah pusat belum dilakukan.
Ia menegaskan, penurunan maupun peningkatan angka stunting dipengaruhi banyak faktor.
Bukan hanya persoalan pengukuran, tetapi juga kondisi lingkungan, sanitasi, asupan gizi, serta pola asuh keluarga.
“Banyak faktor untuk penentuannya. Tidak hanya pengukuran, lingkungan sekitar juga berpengaruh, misalnya sanitasi, kemudian gizinya,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai koordinator, Bappeda Kota Sukabumi terus mengorkestrasi perangkat daerah agar target intervensi dapat dipenuhi.
Hal tersebut mencakup sejumlah layanan, mulai dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan intervensi dan makanan tambahan, pemenuhan gizi bayi dan balita, hingga pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.
Menurutnya, perhatian terhadap ibu hamil menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan stunting sejak awal.
Selain perangkat daerah, keberadaan kader Posyandu juga dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan intervensi di tingkat masyarakat.
Kader menjadi bagian dari konvergensi penanganan stunting karena bersentuhan langsung dengan sasaran program.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut menjadi salah satu faktor penunjang dalam pemenuhan kebutuhan gizi sasaran. Program tersebut mencakup kelompok bayi, balita, dan ibu hamil atau yang disebut 3B.
Di tingkat kewilayahan, persoalan stunting juga ditemukan di berbagai kecamatan. Narasumber menyebutkan hampir seluruh wilayah memiliki persoalan stunting, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan menyeluruh.
Ia juga mengakui adanya keterkaitan antara persoalan kemiskinan dan stunting, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Namun demikian, kondisi ekonomi bukan satu-satunya faktor penentu.
“Stunting itu identik dengan kemiskinan, tapi belum tentu yang miskin selalu stunting. Ada juga faktor keluarga, di antaranya pola asuh yang salah dalam pemberian gizi, itu mungkin bisa berpengaruh,” pungkasnya.
