Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Fahmi menegaskan bahwa politik tidak semestinya dipahami sebatas urusan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurutnya, politik memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat karena berbagai kebijakan publik lahir melalui proses politik.
Hal tersebut disampaikan Fahmi saat menjadi pemateri dalam Training Orientasi Partai (TOP) PKS yang digelar DPD PKS Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).
Kehadiran mantan Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 itu menjadi bagian dari agenda kaderisasi sekaligus penguatan pemahaman politik bagi kader dan peserta TOP.
“Politik itu penting. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari politik,” kata Fahmi.
Menurut Fahmi, pemahaman politik yang hanya dikaitkan dengan momentum pemilu atau pilkada membuat masyarakat kehilangan gambaran keputusan-keputusan publik sebenarnya terbentuk.
Padahal, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik.
Ia mencontohkan fungsi anggota DPRD yang menerima berbagai aspirasi masyarakat.
Persoalan yang disampaikan warga, kata Fahmi, harus memiliki ruang untuk diperjuangkan sehingga tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat.
“Aspirasi masyarakat itu kemudian dapat diperjuangkan melalui jalur politik agar melahirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Fahmi juga menyinggung keberadaan hari aspirasi yang dijalankan Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi.
Dia menambahkan, forum tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyerap persoalan dan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi wakil rakyat untuk memperjuangkannya melalui lembaga legislatif.
Bagi Fahmi, politik pada akhirnya harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Karena itu, perjuangan politik harus dilakukan dengan cara yang benar serta berangkat dari kebutuhan publik.
“Kebijakan yang baik lahir dari sesuatu yang diperjuangkan secara benar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Danny Ramdhani mengatakan pelaksanaan TOP merupakan bagian dari upaya partai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Kegiatan tersebut diikuti kader, relawan, dan saksi tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai memiliki posisi penting dalam kerja organisasi di tengah masyarakat.
“Para relawan dan saksi di TPS memegang peran yang amat strategis,” kata Danny yang juga Ketua Fraksi DPRD Kota Sukabumi.
Menurut Danny, relawan merupakan ujung tombak yang membawa gagasan, nilai, serta semangat pelayanan partai kepada masyarakat.
Sementara saksi TPS bertugas mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara agar berlangsung sesuai amanah masyarakat.
“Para saksi TPS adalah garda terdepan penjaga amanah rakyat yang memastikan setiap suara terkawal dengan jujur, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Lebih lanjut dia, mengatakan penguatan organisasi tidak cukup hanya dengan membangun struktur. Kualitas kader juga harus terus ditingkatkan melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA).
“Kami ingin memastikan setiap kader, relawan, dan saksi terus bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, bermilitansi kuat, kompeten, dan senantiasa hadir melayani masyarakat,” katanya.
Ia berharap TOP dapat menjadi momentum untuk memperdalam nilai-nilai perjuangan partai, memperkuat hubungan antarkader, sekaligus meningkatkan kapasitas peserta dalam menjalankan amanah organisasi.
“Jadikan kegiatan ini sebagai pijakan awal untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai perjuangan partai, memperkokoh tali ukhuwah, serta meningkatkan kapasitas diri dalam menjalankan amanah di tengah publik,” tutur Danny.
Kegiatan TOP tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKS Slamet, Achmad Fahmi, Danny Ramdhani, Sekretaris DPD PKS Kota Sukabumi Abdul Kohar, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Sukabumi Abdul Fatah serta para peserta TOP.
Melalui kegiatan tersebut, PKS Kota Sukabumi mendorong kader dan relawan tidak hanya memahami kerja organisasi, tetapi juga mampu melihat politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan aspirasi serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
