Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi (FKMS) Cabang Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balai Dinas Bina Marga UPTD II Provinsi Jawa Barat, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Selasa (14/7/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik judi online sekaligus mendorong pemerintah melakukan pengusutan secara transparan.
Sekitar 14 peserta aksi yang dipimpin Ketua Umum FKMS Cabang Kota Sukabumi, Hamdan Maulana, menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di antaranya mendesak pengusutan dugaan keterlibatan ASN secara profesional dan tanpa pandang bulu, meminta Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh, hingga pemberian sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar.
Ketua FKMS Cabang Kota Sukabumi, Hamdan Maulana, mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas praktik judi online di lingkungan birokrasi.
Namun, ia menegaskan proses penanganan dugaan tersebut harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusut tuntas dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika memang ada ASN yang terbukti terlibat, berikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” tegas Hamdan.
Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
“Kami mendukung langkah Pemprov Jawa Barat dalam memberantas judi online di lingkungan pemerintahan. Namun proses pemeriksaannya harus dilakukan secara objektif dan transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan kepada perwakilan Dinas Bina Marga UPTD II Provinsi Jawa Barat terkait adanya dugaan ASN di lingkungan instansi tersebut yang terlibat transaksi judi online.
Selain meminta penjelasan, peserta aksi juga meminta data kepegawaian agar proses penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat dapat dilakukan secara lebih terbuka.
FKMS berharap pemerintah memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan pembinaan bagi ASN guna mencegah praktik judi online di lingkungan birokrasi.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga profesionalisme aparatur sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
