Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengirim pesan tegas kepada seluruh aparatur yakni efisiensi anggaran bukan alasan menurunnya kinerja.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Asep Japar saat memimpin rapat dinas April 2026 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026).
Didampingi Sekda Ade Suryaman, rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Andreas, para kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti pelaksanaan Work From Home (WFH) yang dinilai rawan disalahgunakan. Ia menegaskan, sistem kerja fleksibel tidak boleh menggerus disiplin.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat,” tegasnya.
Tak hanya soal kedisiplinan, Bupati juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu fokusnya adalah sektor pajak kendaraan bermotor yang dinilai masih memiliki potensi besar.
Pemkab Sukabumi pun mendorong agar lebih aktif “jemput bola” melalui operasi gabungan dan layanan pembayaran langsung di wilayah.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita harus permudah masyarakat agar lebih sadar dan patuh,” ujarnya.
Rapat ini juga menjadi ajang apresiasi kinerja perangkat daerah. Sejumlah instansi menerima penghargaan atas peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.
Selain itu juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan ego sektoral demi percepatan pembangunan.
“Kerja sama antarinstansi adalah kunci. Kita harus saling menguatkan,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan para camat untuk mengawal program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, serta menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen.
Rapat dinas ini menjadi penegasan arah kebijakan Pemkab Kabupaten Sukabumi: disiplin tetap dijaga, kinerja harus meningkat, dan pelayanan publik tidak boleh kendor di tengah tekanan efisiensi anggaran.
