Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Leni Liawati, mencecar pemerintah terkait keberlangsungan program BPJS dan infrastruktur.
“Selasa lalu kami mengadakan rapat gabungan Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi,” kata Leni, Jumat (30/1/2026).
Kami sudah mendapatkan bahan untuk menu tahun 2027. Ada atensi yang disampaikan ketua yang menjadi prioritas, tambahnya.
Dia juga mempertanyakan pada pemerintah, formulasi apa yang akan dilakukan pada 2027 tentang keberlanjutan program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.
“Sekarang tidak atau belum UHC lagi. Maka otomatis jika ada yang sakit nomor BPJS tidak langsung aktif maksimal tiga hari. Jadi harus nunggu sampai tanggal 1 keaktifannya,” terang Leni.
Itupun kata dia kalau BPJS yang bersangkutan masih aktif. Tapi jika sudah tidak aktif maka harus nunggu lagi.
Untuk mengantisipasi, DPRD membuat sebuah terobosan yang dapat dimanfaatkan untuk sementara waktu.
“Ada inovasi dari kita dengan menggunakan SKTM. Tapi ternyata dicek lagi desilnya. Jika ternyata desilnya 6-10 berarti tidak bisa,” Kata Leni.
Dia menambahkan, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan tentang apa yang dilakukan pada 2026.
“Seperti apa tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin,” tandasnya.
Konsekuensinya jika di 2026 bisa dituntaskan, maka 2027 akan berlanjut. “Syukur-syukur UHC bisa diaktifkan kembali,” tegasnya.
Selanjutnya, masalah yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat adalah persoalan infrastruktur jalan.
“Saya sempat kaget ternyata usulan dari desa-desa kebanyakan soal jalan. Kita harus menyiapkan jawaban dan mental karena pekan DPRD akan reses,” kata Leni.
Dia juga menjelaskan, hanya tujuh kecamatan yang bisa diakses yang terletak di kawasan kumuh.
“Apakah bisa dibuka atau tidak dibatasi untuk tujuh kecamatan itu. Tapi bisa diakses untuk desa dan kecamatan lain,” ungkapnya.
Saat Musrenbang anggota DPRD yang reses pernah diserang juga oleh kepala desa yang mempertanyakan kenapa jalan lingkungan tidak bisa dibantu oleh pokir DPRD.
Alasannya karena memang tidak bisa karena menu kami saat dimasukkan ditolak. Karena SK kumuh itu yang masih dipakai,” jelas dia.
Di 2027 DPRD itu akan fokus pada penguatan ekosistem pendukung untuk penguatan argroindustri dan pariwisata.
Ada tiga poin ada sosial humaniora, infrastruktur dan ekonomi infrastruktur.
“Walaupun besar panjang dan banyak tetap harus dituntaskan. Yang sosial humaniora di situ ada salah satu poin ketahanan primer yaitu kelurga,” ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan belum melihat implementasi peraturan daerah tentang tentang penguatan ketahanan keluarga di Perda nomor 7 tahun 2020.
Di 2025 capaiannya belum tampak. Di 2027 masuk poin sosial humaniora ini. Di bidang ekonomi, yang di dalamnya ada pertanian, peternakan dan lain sebagainya.
DPRD mendapatkan menu bahwa peternakan itu masih dibatasi kawasan yang bisa dibantunya.
“Saya dari Dapil satu dimana bantuan ternak ke Kecamatan Simpenan dan Bantargadung itu tidak masuk. Maka di tahun ini semua dibuka,” terang dia.
Selanjutnya capaian proyek prioritas 2025. Di situ disebut ada “generasi mencrang”.
“Memang sudah beberapa yang sudah dilakukan seperti ada beasiswa bagi SD, SMP dan SMA. Termasuk beasiswa tahfidz itu sudah dilakukan,” tandasnya.
Juga ada beasiswa sarjana untuk keluarga petani dan buruh migran yang belum ada capaiannya di 2025 belum terealisasi dan akan kembali dimasukkan pada 2026 dan 2027.
“Ada juga program memakmurkan masjid 2025 juga belum ada capaiannya. “Pertanyaannya bagaimana kelanjutan program ini di 2026 dan 2027,” tandasnya.
Dia menambahkan, program penanganan sampah belum terlihat di program 2027. Hal ini sebagai dampak dari jumlah armada dan SDM yang masih kurang.
Pada 2026 ini ada pengurangan transfer keuangan daerah (TKD). Jika ini terulang di 2027, dia mempertanyakan langkah pemerintah untuk menyikapi ini.
“Saya mau bertanya pada pemerintah apa yang akan dilakukan jika TKD 2026 juga terjadi di 2027,” ungkapnya.
