Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana meminta agar OPD bersinergi mewujudkan program pembangunan.
Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan Musrenbang Kecamatan Lembursitu, Kamis (29/1/2026).
Dia mengatakan, Musrenbang itu menjadi ajang penyelarasan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi.
Dia juga sempat menyinggung tentang pentingnya perencanaan yang fokus pada program nyata dan terukur.
“Dengan perencanaan yang matang dan terkonsep dengan baik maka akan menghasilkan pembangunan yang baik serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Bobby menyampaikan bahwa seluruh usulan dari kelurahan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa sinergi antar OPD menjadi kunci agar perencanaan tidak berhenti pada daftar usulan semata.
Bobby mengungkapkan, persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama di wilayah, khususnya perbaikan jalan lingkungan dan penanganan persampahan.
Sejumlah ruas jalan dinilai membutuhkan penanganan khusus karena kondisinya sudah tidak efektif lagi jika hanya dilakukan pengaspalan.
Selain pembangunan fisik, Bobby juga mendorong penguatan program berbasis partisipasi masyarakat.
Ia menilai inovasi warga dalam mengolah minyak jelantah menjadi produk bernilai guna sebagai contoh praktik pembangunan berkelanjutan yang patut dikembangkan di wilayah lain.
Tahun 2026 lanjut Bobby, diarahkan sebagai tahun penguatan infrastruktur melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Koordinasi lintas pemerintahan terus dilakukan untuk memastikan penanganan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing.
Camat Lembursitu Yudi Sutriana menambahkan, Musrenbang Kecamatan Lembursitu menghimpun 50 usulan dari Musrenbang kelurahan serta 50 prioritas kecamatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp33 miliar.
Seluruh usulan tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kota Sukabumi serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
